Kredit Macet BDL: Bidang Politik yang Menghabiskan Uang Rakyat Lamongan

Skandal kredit macet di Bank Daerah (BDL) Lamongan kini menampakkan wajah aslinya: bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan simbol runtuhnya pemerintahan yang ditutup-tutupi, disinyalir dijadikan lahan subur bagi kepentingan segelintir elite politik.

Tabir rahasia yang hanya bergema sebagai bisikan gelap akhirnya terbuka lebar. Dalam sidang 3 Juli lalu, Anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi Gerindra, Anshori, S.Sos., atau yang lebih akrab disapa Gus Anshori melontarkan tudingan mematikan: akar musibah di BDL bukan sekadar debitur tak mampu membayar, melainkan campur tangan politik yang sengaja menginjak-injak prinsip kehati-hatian perbankan demi keuntungan pribadi dan kelompok.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Di Balik Kedok “Sukarela”: Dugaan Pungutan dari SMAN 1 Mantup Lamongan, Mempermainkan Hak Anak dan Kepercayaan Masyarakat

81 Catra

Ini bukan hanya soal angka yang membengkak. Artinya: uang rakyat yang seharusnya menjadi urat nadi pembangunan daerah disinyalir dijadikan sebagai alat tawar-menawar kekuasaan. Yang lebih menakutkan lagi, terungkap dugaan praktik “kambing hitam” kredit – diserahkan atas nama orang lain, namun dinikmati sepenuhnya oleh mereka yang punya pengaruh.

Pertanyaan besar kini bergema di seluruh Lamongan: Siapa yang berani memaksakan kehendak melawan aturan? Siapa yang diam-diam mengantongi keuntungan miliaran rupiah? Dan siapakah yang kini sengaja dibiarkan menanggung beban kerugian tersebut?

Publik kini melirik manajemen BDL. Apakah lembaga ini masih menjadi milik rakyat, atau malah menjadi mesin penghasil uang bagi penguasa? Usulan Gus Anshori untuk menyita dan melelang aset debitur bermasalah kini menjadi ujian keberanian: apakah aturan hanya tajam bagi rakyat kecil, namun tumpul dan kebal hukum bagi para patron besar?

Baca Juga

2 bulan  lalu

JAWARA Jadi Tempat Pelestarian Budaya Betawi, Fauka Noor: Jaga Warga, Jaga Negara

16 Catra

Jangan sampai rekomendasi DPRD hanya menjadi tumpukan kertas yang ditandatangani lalu dilupakan. Jangan sampai tuntutan penegakan hukum justru berujung pada pengalihan tanggung jawab satu sama lain.

Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) menegaskan tidak akan mundur selangkah. Kasus ini harus dijelaskan sampai ke akar-akarnya yang tertinggi. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerugian aset daerah, dan berhak melihat keadilan yang setara tanpa diskriminasi.

Kini saatnya membuktikan: apakah integritas di Lamongan masih bisa berdiri tegak, atau justru terus dikekang oleh kepentingan politik yang merugikan kita semua, khususnya masyarakat Lamongan.

Wartawan: Hadi Hoy