Membaca Politik Muhammadiyah di Bawah Haedar Nashir

waktu baca 10 menit

Rabu, 2 Sep 2026 15:08 8 Catra

Oleh: Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

Ads Catra_inline artikel.jpg

Muhammadiyah bukan partai politik. Namun, sejarah Indonesia membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak pernah bisa dipisahkan dari politik dalam pengertian yang luas: politik sebagai perjuangan memengaruhi arah kehidupan bangsa, menjaga kepentingan rakyat, menyuarakan keadilan, dan menjalankan amar ma’ruf nahi munkar.

Baca Juga

1 minggu lalu

DEMONSTRASI DAN PERUBAHAN: SARAT OBJEKTIF, SUBJEKTIF DAN PERTARUNGAN NARASI

18 Ardo Setiawan

Saya biasa memanggilnya Pak Haedar, meskipun beliau telah menyandang gelar profesor.

Barangkali karena pengalaman sebagai sarjana dan akademisi sosiologi itulah, Pak Haedar memiliki kemampuan membaca perubahan masyarakat dengan cara yang tenang. Ia memahami bahwa masyarakat Indonesia bukan ruang kosong. Di dalamnya terdapat kepentingan politik, pertarungan elite, perbedaan kelas sosial, sentimen keagamaan, aspirasi ekonomi, serta perubahan cara masyarakat memandang kekuasaan.

Muhammadiyah, sebagai organisasi besar dengan jaringan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang tersebar dari kota sampai desa, tentu tidak mungkin menutup mata terhadap seluruh dinamika tersebut.

Namun, terlibat dalam kehidupan kebangsaan tidak berarti Muhammadiyah harus berubah menjadi kendaraan politik kekuasaan.

Di situlah tantangan kepemimpinan Haedar Nashir.

Salah satu fase paling keras dalam politik Indonesia modern terjadi setelah Pilpres 2014 dan semakin menguat menjelang Pilpres 2019.

Masyarakat terbelah dalam dua kubu besar.

Istilah cebong digunakan untuk menyebut pendukung Joko Widodo, sedangkan kampret menjadi label bagi pendukung Prabowo Subianto. Polarisasi tidak hanya terjadi di arena politik elite. Ia masuk ke media sosial, keluarga, kampus, organisasi masyarakat, bahkan lingkungan pertemanan.

Pada masa itu, perbedaan pilihan politik sering kali berubah menjadi permusuhan.

Tidak sedikit warga Muhammadiyah yang memiliki sikap politik kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Itu adalah sesuatu yang wajar. Muhammadiyah memiliki tradisi intelektual dan tradisi kritik yang panjang. Sejak awal, organisasi ini tidak dibangun untuk menghasilkan warga yang hanya mengangguk kepada penguasa.

Akan tetapi, pertanyaannya adalah: apakah Muhammadiyah sebagai organisasi harus masuk secara penuh ke dalam kubu politik tertentu?

Haedar Nashir tampaknya memahami bahaya dari pilihan semacam itu.

Apabila Muhammadiyah masuk terlalu jauh ke dalam satu kubu, organisasi ini berpotensi kehilangan ruang untuk berbicara kepada semua pihak. Kritik bisa dianggap sebagai ekspresi kekalahan politik. Dukungan bisa dianggap sebagai transaksi kekuasaan. Bahkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dapat terseret menjadi bagian dari propaganda partisan.

Karena itu, membawa Muhammadiyah keluar dari pusaran cebong versus kampret merupakan pekerjaan kepemimpinan yang penting.

Muhammadiyah harus tetap menjadi Muhammadiyah.

Bukan menjadi organisasi pendukung Jokowi. Bukan pula menjadi organisasi politik pendukung Prabowo.

Sikap seperti inilah yang membutuhkan kesabaran dan pandangan jauh ke depan. Sebab politik nasional sering bergerak dengan logika jangka pendek: siapa menang, siapa kalah, siapa mendapat jabatan, siapa kehilangan pengaruh.

Sementara organisasi seperti Muhammadiyah tidak bisa berpikir dengan kalender lima tahunan.

Muhammadiyah telah hidup lebih dari satu abad. Ia dibangun untuk melampaui pergantian presiden, pergantian rezim, dan pergantian elite.

Karena itu, berpolitik bagi Muhammadiyah harus memiliki horizon jangka panjang.

Dalam membaca kepemimpinan Haedar Nashir, penting membedakan antara politik kekuasaan dan politik kebangsaan.

Politik kekuasaan berorientasi pada perebutan jabatan, penguasaan institusi, dan kemenangan kelompok.

Sementara politik kebangsaan berbicara tentang bagaimana sebuah kekuatan sosial mengambil peran dalam menentukan arah bangsa tanpa harus menjadi bagian dari perebutan kekuasaan formal.

Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat unik.

Organisasi ini bukan partai politik, tetapi memiliki warga dengan pilihan politik yang beragam. Ada yang berada di partai nasionalis, partai Islam, partai pemerintah, maupun kelompok oposisi.

Dalam situasi seperti itu, memaksakan Muhammadiyah untuk memiliki satu warna politik justru bertentangan dengan kenyataan sosiologis organisasinya sendiri.

Haedar Nashir tampaknya memilih jalan tengah yang tidak mudah: menjaga Muhammadiyah tetap berada di dalam kehidupan politik nasional, tetapi tidak menyerahkan identitas organisasi kepada kepentingan satu kekuatan politik.

Inilah yang dapat disebut sebagai politik amar ma’ruf nahi munkar.

Muhammadiyah mendukung kebijakan yang baik.

Muhammadiyah memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah.

Muhammadiyah membangun komunikasi dengan pemerintah, tetapi komunikasi tidak harus berarti kehilangan independensi.

Dalam negara demokrasi, posisi seperti ini sangat penting. Pemerintah membutuhkan mitra sosial yang mampu memberikan masukan. Masyarakat membutuhkan organisasi yang berani berbicara. Pada saat yang sama, bangsa membutuhkan jembatan yang mampu mempertemukan negara dan rakyat.

Muhammadiyah memiliki modal besar untuk memainkan peran tersebut.

Sebagai seorang sosiolog, Haedar Nashir memahami bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri.

Kekuasaan selalu berhubungan dengan masyarakat.

Sebuah pemerintahan bisa memiliki kekuatan politik yang besar, tetapi apabila kehilangan kepercayaan masyarakat, kekuatan itu akan menghadapi persoalan. Sebaliknya, organisasi masyarakat yang memiliki akar kuat dapat tetap bertahan meskipun rezim berganti.

Karena itu, Muhammadiyah tidak boleh menggantungkan masa depannya kepada satu presiden.

Pada era Jokowi, Muhammadiyah memiliki kader-kader yang terlibat dalam pemerintahan. Namun, keberadaan kader di pemerintahan tidak berarti seluruh Muhammadiyah menjadi bagian dari kekuasaan.

Demikian pula ketika Prabowo Subianto menjadi Presiden.

Sejumlah kader Muhammadiyah mendapatkan ruang dalam pemerintahan. Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah juga berjalan dalam posisi yang relatif sejajar sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan kebangsaan.

Ini merupakan hal penting.

Muhammadiyah harus mampu berkomunikasi dengan siapa pun yang memimpin Indonesia. Tetapi komunikasi itu harus dilakukan dengan martabat organisasi.

Tidak dengan posisi sebagai bawahan politik.

Tidak pula dengan sikap permusuhan permanen.

Hubungan yang sehat antara negara dan organisasi masyarakat adalah hubungan yang memungkinkan adanya kerja sama sekaligus kritik.

Pemerintah tidak selalu benar.

Organisasi masyarakat juga tidak harus selalu berseberangan.

Ketika pemerintah menjalankan program yang memberikan manfaat bagi rakyat, Muhammadiyah dapat mengambil bagian. Ketika terdapat kebijakan yang dianggap menyimpang dari kepentingan masyarakat, Muhammadiyah harus memiliki keberanian moral untuk menyampaikan koreksi.

Di situlah amar ma’ruf nahi munkar menemukan bentuk politiknya.

Salah satu pelajaran penting dari kepemimpinan Haedar Nashir adalah bahwa organisasi besar tidak boleh terjebak dalam emosi politik sesaat.

Hari ini seseorang bisa menjadi presiden.

Lima atau sepuluh tahun kemudian, peta politik bisa berubah.

Hari ini sebuah partai berada di pusat kekuasaan.

Besok partai tersebut bisa berada di luar pemerintahan.

Karena itu, Muhammadiyah tidak boleh membangun strategi berdasarkan siapa yang sedang berkuasa saja.

Politik jangka pendek mungkin menghasilkan keuntungan cepat. Jabatan bisa bertambah. Akses kekuasaan bisa terbuka. Namun, apabila organisasi kehilangan kepercayaan masyarakat, harga yang dibayar akan jauh lebih besar.

Kepercayaan adalah modal utama Muhammadiyah.

Kepercayaan itu dibangun melalui sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, pelayanan sosial, dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan kerja kemanusiaan.

Modal sosial tersebut tidak boleh habis hanya karena pertarungan elite lima tahunan.

Karena itulah, menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan merupakan bagian dari menjaga masa depan organisasi.

Dekat dengan pemerintah bukan berarti menjadi pemerintah.

Kritis terhadap pemerintah bukan berarti menjadi musuh negara.

Muhammadiyah harus mampu berdiri pada posisi tersebut.

Pergantian pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo juga menjadi ujian tersendiri.

Jika Muhammadiyah selama ini mengambil posisi berhadapan dengan satu rezim secara permanen, tentu perubahan pemerintahan akan mengubah seluruh orientasi politik organisasi.

Namun, Muhammadiyah tidak dibangun berdasarkan sikap suka atau tidak suka kepada individu.

Presiden berganti, tetapi masalah bangsa tetap ada.

Kemiskinan tetap harus diselesaikan.

Kesenjangan sosial tetap harus diperjuangkan.

Pendidikan harus diperbaiki. Kesehatan masyarakat harus diperkuat. Korupsi harus dilawan. Demokrasi harus dijaga. Keadilan hukum harus ditegakkan. Persatuan bangsa harus dirawat.

Karena persoalan bangsa tidak berhenti pada pergantian presiden, maka politik Muhammadiyah juga tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menang dalam pemilu.

Pada era Prabowo, Muhammadiyah kembali memiliki kesempatan untuk menjalankan perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang bekerja bersama negara dalam agenda-agenda strategis.

Namun, kerja sama harus selalu disertai kemampuan menjaga independensi.

Inilah tantangan besar bagi Muhammadiyah di masa mendatang.

Semakin dekat organisasi kepada pusat kekuasaan, semakin besar pula ujian untuk mempertahankan kebebasan bersuara.

Dan justru di titik itulah kualitas kepemimpinan diuji.

Haedar Nashir dikenal memiliki gaya komunikasi yang tenang.

Sebagai orang Sunda, karakter kelembutan itu tampak dalam cara beliau berbicara dan membangun hubungan. Namun, kelembutan bukan berarti tidak memiliki ketegasan.

Dalam kepemimpinan organisasi besar, kemampuan berbicara dengan tenang sering kali lebih efektif daripada politik kemarahan.

Muhammadiyah bukan organisasi kecil yang dapat digerakkan melalui instruksi politik sesaat. Di dalamnya terdapat berbagai latar belakang pemikiran, generasi, profesi, serta orientasi politik.

Karena itu, pemimpin Muhammadiyah harus mampu mendengar sekaligus menentukan arah.

Dalam beberapa hal, gaya tersebut mengingatkan pada tradisi kepemimpinan KH AR Fachruddin.

Pak AR dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang sederhana, teduh, dan mampu membangun komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk dengan Presiden Soeharto.

Hubungan komunikasi dengan penguasa pada masa itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu berbicara dengan negara tanpa harus menghilangkan jati dirinya sebagai organisasi masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah, hubungan yang baik antara pemerintah dan Muhammadiyah juga membuka ruang bagi berkembangnya berbagai aktivitas dan amal usaha organisasi.

Namun, pelajaran terpenting bukanlah soal kedekatan dengan penguasa.

Pelajaran terpentingnya adalah bagaimana pemimpin Muhammadiyah mampu menjaga komunikasi tanpa kehilangan independensi.

Itulah garis yang tipis dan tidak mudah dijaga.

Terlalu jauh dari kekuasaan dapat membuat organisasi kehilangan kemampuan memengaruhi kebijakan.

Terlalu dekat dengan kekuasaan dapat membuat organisasi kehilangan keberanian untuk mengkritik.

Kepemimpinan membutuhkan keseimbangan.

Muhammadiyah adalah kapal besar.

Di dalamnya ada jutaan warga, ribuan amal usaha, jaringan pendidikan dan kesehatan, organisasi otonom, serta tradisi pemikiran yang panjang.

Kapal sebesar ini tidak boleh menjadi kendaraan politik siapa pun.

Tidak boleh menjadi kendaraan Jokowi.

Tidak boleh menjadi kendaraan Prabowo.

Tidak boleh pula menjadi kendaraan elite tertentu di masa depan.

Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang lebih besar daripada kepentingan kekuasaan lima tahunan.

Inilah yang menurut saya berhasil dijaga oleh Haedar Nashir selama menghadapi perubahan politik nasional.

Tentu tidak semua pihak akan puas.

Dalam organisasi sebesar Muhammadiyah, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Akan selalu ada yang menginginkan Muhammadiyah lebih keras kepada pemerintah. Ada pula yang menginginkan Muhammadiyah lebih aktif mendukung kebijakan negara.

Perbedaan itu adalah bagian dari dinamika.

Tugas pemimpin adalah memastikan perbedaan tidak menghancurkan arah besar organisasi.

Dan arah besar Muhammadiyah tetap sama: mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat Islam yang berkemajuan, serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan kebangsaan.

Membaca politik Muhammadiyah di bawah Haedar Nashir pada akhirnya adalah membaca bagaimana organisasi Islam besar menghadapi perubahan kekuasaan tanpa kehilangan orientasi jangka panjang.

Era Jokowi telah berlalu.

Era Prabowo sedang berjalan.

Besok Indonesia akan kembali menghadapi perubahan politik.

Namun Muhammadiyah harus tetap berdiri.

Haedar Nashir telah melewati masa ketika masyarakat terbelah dalam pertarungan cebong dan kampret. Ia membawa Muhammadiyah agar tidak tenggelam dalam polarisasi tersebut.

Kini, pada era Prabowo, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Kedekatan dengan pemerintah harus tetap berada dalam bingkai independensi organisasi. Keterlibatan kader dalam pemerintahan harus dipahami sebagai partisipasi warga bangsa, bukan penyerahan Muhammadiyah kepada kekuasaan.

Berpolitik tidak boleh hanya berpikir tentang hari ini.

Apalagi hanya berpikir tentang jabatan.

Politik Muhammadiyah harus berpikir tentang Indonesia puluhan tahun ke depan.

Tentang generasi yang belum lahir.

Tentang pendidikan yang harus terus berkembang.

Tentang masyarakat miskin yang membutuhkan pemberdayaan.

Tentang demokrasi yang harus dijaga.

Tentang negara yang harus tetap berpihak kepada keadilan.

Karena itu, amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya berada di mimbar dakwah.

Amar ma’ruf nahi munkar juga hadir dalam keberanian menyampaikan kebaikan kepada penguasa dan mencegah kemungkaran ketika kekuasaan berjalan menjauh dari kepentingan rakyat.

Mungkin di situlah kita dapat memahami posisi Muhammadiyah di bawah Haedar Nashir.

Bukan menjadi oposisi permanen.

Bukan pula menjadi pendukung permanen.

Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan kekuatan sosial yang mampu berdiri bersama bangsa.

Siapa pun presidennya.

Siapa pun partai yang berkuasa.

Dan siapa pun yang akan datang menggantikan kekuasaan hari ini.

Muhammadiyah harus tetap Muhammadiyah.

Sebuah gerakan Islam yang berkemajuan, berpikir jauh ke depan, membangun bangsa, serta menjalankan politik amar ma’ruf nahi munkar dengan ketenangan, keberanian, dan martabat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Source link