Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menanggapi kritik terkait intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara.
Menurut Anto Kusumayuda, pandangan Dasco menunjukkan sikap proporsional dan obyektif dalam melihat dinamika diplomasi internasional yang saat ini menjadi kebutuhan strategis Indonesia. Ia menilai kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal dan tanggapan Anies Baswedan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, namun harus ditempatkan dalam konteks perubahan geopolitik global yang semakin kompleks.
PPJNA 98 mendukung pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menekankan bahwa substansi geopolitik harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Jangan sampai penilaian masyarakat hanya berhenti pada seberapa sering seorang presiden bepergian ke luar negeri, tanpa melihat hasil strategis yang ingin dicapainya, kata Anto Kusumayuda dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Anto menjelaskan, dunia saat ini sedang mengalami perubahan geopolitik yang sangat pesat. Persaingan antar negara besar, konflik di berbagai kawasan, perang dagang, ketahanan pangan, transisi energi, dan keamanan regional merupakan permasalahan yang menimpa hampir semua negara, termasuk Indonesia.
Dalam situasi ini, kata dia, diplomasi tingkat tinggi menjadi instrumen penting yang tidak bisa digantikan hanya melalui komunikasi birokrasi atau pertemuan virtual.
Presiden mempunyai peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang harus memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan secara langsung di forum internasional. Kehadiran Presiden di berbagai pertemuan global bukan sekadar perjalanan seremonial, namun merupakan bagian dari strategi membangun pengaruh Indonesia di tingkat dunia, ujarnya.
Menurut Anto, Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam urusan global. Oleh karena itu, kunjungan Presiden ke berbagai negara harus dilihat sebagai investasi diplomasi jangka panjang.
Anto menilai ada kecenderungan sebagian pihak mengukur efektivitas diplomasi hanya berdasarkan frekuensi perjalanan ke luar negeri. Faktanya, diplomasi modern tidak bisa dihitung hanya dengan jumlah kunjungan.
“Yang harus dinilai adalah bagaimana hasilnya bagi Indonesia. Apakah ada peluang investasi baru, peningkatan kerja sama perdagangan, akses pasar yang lebih luas, kerja sama pertahanan yang menguntungkan, atau posisi Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Itu parameter yang lebih tepat,” tegasnya.
Anto menambahkan, sejak awal pemerintahan Prabowo, orientasi politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan upaya mempererat hubungan dengan berbagai kawasan di dunia secara seimbang. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak terjebak pada blok politik tertentu dan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Lebih lanjut, Anto mengapresiasi sikap Dasco yang tetap terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, termasuk yang datang dari akademisi, diplomat, dan tokoh politik.
Menurutnya, pernyataan Dasco yang menyatakan masukan terkait substansi geopolitik layak untuk dipertimbangkan menunjukkan kedewasaan berpolitik dan komitmen menjaga kualitas pengambilan kebijakan negara.
“Dasco tidak menolak kritik secara langsung. Ia justru mengatakan substansi terkait geopolitik perlu menjadi pertimbangan. Ini menunjukkan sikap negarawan yang terbuka terhadap masukan namun tetap berlandaskan kepentingan nasional,” ujarnya.
Anto juga mengajak masyarakat melihat aktivitas Presiden Prabowo dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya permasalahan dalam negeri saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan global.
Ketahanan pangan, investasi, stabilitas kawasan Asia Tenggara, keamanan maritim, serta akses terhadap teknologi dan energi merupakan permasalahan yang memerlukan keterlibatan aktif Indonesia di berbagai forum internasional.
“Di era globalisasi yang semakin kompleks, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya kuat di dalam negeri. Indonesia juga membutuhkan pemimpin yang mampu membangun jaringan strategis dengan berbagai negara dan pemimpin dunia. Oleh karena itu, diplomasi Presiden harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di masa depan,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Anto Kusumayuda mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan perdebatan politik luar negeri sebagai pembahasan berdasarkan data, gagasan, dan kepentingan nasional.
Ia menegaskan, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus diarahkan untuk memperkaya kebijakan, bukan sekadar membangun persepsi negatif.
“PPJNA 98 berpandangan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak dapat berdiskusi secara substantif mengenai manfaat diplomasi Indonesia bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Dalam konteks itu, kami mendukung pandangan Sufmi Dasco Ahmad yang harus menjadi fokus adalah substansi dan hasil diplomasi, bukan sekedar jumlah kunjungan Presiden ke luar negeri,” pungkas Anto Kusumayuda.
Tidak ada komentar