xAds Catra_Floating Kanan-kiri.jpgAds Catra_Floating Kanan-kiri.jpg

Said Didu Soroti “Tepung Pemadam Karhutla”: Minta Prabowo Waspadai Kualitas Masukan dan “Pembusukan dari Dalam”

waktu baca 4 menit
Rabu, 26 Agu 2026 14:17 16 Catra


Ads Catra_inline artikel.jpgAds Catra_inline artikel.jpg

JAKARTA — FusilatNews.–Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah menyaksikan video rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Said Didu menyoroti respons Presiden terhadap paparan mengenai inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong.

Melalui akun X miliknya, Said Didu mengawali kritiknya dengan frasa “Garbage In – Garbage Out”, istilah yang menggambarkan bahwa kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi masukan.

“Bapak Presiden @prabowo yth, saya sedih menyaksikan video rapat Bpk terkait penanganan kebakaran hutan di Riau.”

Ads Catra_inline artikel.jpgAds Catra_inline artikel.jpg

Said Didu kemudian mempersoalkan masukan dalam rapat tersebut yang menyebut bahan berbasis tepung dapat digunakan untuk membantu memadamkan kebakaran.

“Saat itu peserta rapat memberikan masukan yg tidak masuk akal bhw kebakaran dapat dipadamkan pake tepung dan Bapak langsung memuji bahkan langsung minta diproduksi.”

Menurut Said Didu, persoalannya bukan semata-mata soal tepung sebagai bahan pemadam. Ia justru mengkhawatirkan kualitas informasi yang diterima Presiden dalam forum-forum pengambilan keputusan lainnya.

“Saya khawatir banyak rapat Bapak yg kualitas masukannya seperti itu sehingga keputusan yang Bapak ambil kurang tepat.”

Ia bahkan mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan sejumlah kesalahan Presiden dalam menyampaikan sambutan.

“Ini terbukti dari seringnya Bapak salah dalam sambutan.”

Karena itu, Said Didu meminta Presiden mengevaluasi kualitas informasi yang diberikan oleh orang-orang di lingkaran terdekatnya.

“Mohon perkenan Bapak memperbaiki kualitas masukan dari staf dekat dan juga berhati-hati siapa tahu sedang terjadi pembusukan dari dalam.”

Bukan Sekadar “Tepung”

Kritik Said Didu muncul setelah Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, pada 24 Agustus 2026 merespons positif paparan mengenai bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong.

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan adanya bahan berbasis tepung yang diklaim dapat membantu mencegah penyebaran api dan memadamkan api pada tahap awal. Bahan tersebut disebut menggunakan bahan baku utama ubi atau singkong.

Prabowo kemudian meminta inovasi tersebut diteliti dan diuji lebih lanjut. Presiden juga mendorong produksi dalam skala besar serta meminta pengajuan anggaran untuk pengembangannya. Ia bahkan melontarkan istilah “ubi bombing” sebagai analogi terhadap metode water bombing.

Pemerintah sendiri menyebut inovasi tersebut masih membutuhkan pengujian untuk mengetahui efektivitasnya, khususnya apabila diterapkan pada area kebakaran yang luas. RRI melaporkan bahwa bahan tersebut disebut bekerja dengan cara membantu memisahkan unsur yang mendukung proses pembakaran, dan penggunaannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian, pernyataan Said Didu perlu ditempatkan dalam konteks bahwa yang dipersoalkannya bukan semata-mata apakah tepung biasa dapat memadamkan api, melainkan bagaimana sebuah inovasi yang masih harus diuji dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan tingkat Presiden.

“Garbage In, Garbage Out”

Ungkapan Garbage In, Garbage Out atau GIGO pada dasarnya merujuk pada prinsip sederhana: masukan yang buruk dapat menghasilkan keluaran atau keputusan yang buruk pula.

Dalam konteks pemerintahan, kritik Said Didu mengarah pada persoalan yang lebih besar, yakni mekanisme penyaringan informasi sebelum sebuah masukan sampai kepada Presiden.

Jika sebuah gagasan masih berada pada tahap eksperimen, idealnya terdapat proses verifikasi ilmiah, pengujian lapangan, perhitungan biaya, serta kajian risiko sebelum keputusan produksi berskala besar diambil.

Di sisi lain, pemerintah melalui Sekretariat Negara memang menyatakan bahwa Presiden meminta BNPB dan BRIN mengkaji kemungkinan penggunaan material tertentu untuk meningkatkan efektivitas penanganan karhutla. Artinya, gagasan tersebut belum dapat dianggap sebagai metode pemadaman yang telah terbukti secara final; masih terdapat tahapan riset dan pengujian.

Karena itu, perdebatan mengenai inovasi tepung tersebut pada akhirnya berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas: seberapa ketat informasi yang masuk ke meja Presiden diverifikasi sebelum memengaruhi kebijakan?

Said Didu memilih menggunakan bahasa yang jauh lebih tajam. Ia tidak hanya meminta perbaikan kualitas masukan dari staf dekat Presiden, tetapi juga mengingatkan Prabowo agar berhati-hati terhadap kemungkinan “pembusukan dari dalam.”

Pernyataan tersebut merupakan kritik politik dari Said Didu dan belum disertai bukti yang menunjukkan adanya pihak tertentu yang secara sengaja melakukan “pembusukan dari dalam”. Namun, kritik itu membuka pertanyaan mengenai pentingnya kualitas briefing, verifikasi data, dan mekanisme check and balance di sekitar kepala pemerintahan.

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar soal tepung versus air dalam memadamkan api. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah Presiden mendapatkan informasi terbaik sebelum sebuah keputusan negara dibuat?

Sebab, dalam pemerintahan, kesalahan bukan hanya dapat terjadi karena keputusan yang salah. Kesalahan juga bisa bermula jauh sebelumnya—dari informasi yang salah, tidak lengkap, atau tidak teruji yang masuk ke ruang pengambilan keputusan.



Source link

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *





Featured

LAINNYA
xAds Catra_Floating Kanan-kiri.jpgAds Catra_Floating Kanan-kiri.jpg