“Tak Ada Presiden RI yang Sunatullah”: Tausiyah Cholil Ridwan Kritik Demokrasi dan Arah Negara

JAKARTA —FusilatNews.— Dalam acara Tasyakur dan Tausiyah Kebangsaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, KH Cholil Ridwan menyampaikan kritik tajam terhadap perjalanan politik dan sistem kenegaraan Indonesia. Ia menilai, selama Indonesia belum menerapkan syariah, umat Islam masih berada dalam kondisi yang menurutnya menyerupai “penjajahan”.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Toolset, Skillset, dan Mindset: Tiga Kaki yang Menentukan Cara Kita Melangkah

16 Catra

Tausiyah tersebut disampaikan dalam acara Majelis Syuro Partai Umat DKI Jakarta di Markaz DPW Partai Umat DKI, Petamburan 4/48, Tanah Abang, Jakarta, Senin sore, 18 Agustus 2026. Acara mengangkat tema “Semangat Perjuangan, Menjaga Persatuan, Mengisi Kemerdekaan dengan Amal, Karya dan Pengabdian untuk Indonesia.”

Dalam ceramahnya, Cholil mengaitkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan peran ulama dan umat Islam dalam Pertempuran Surabaya 10 November 1945.

Menurut dia, semangat perjuangan umat saat itu tercermin dalam seruan jihad dengan harta dan jiwa. Ia menyebut para ulama dari Jawa yang menggerakkan masyarakat menuju Surabaya dengan persenjataan sederhana, termasuk bambu runcing, untuk menghadapi pasukan Belanda dan NICA.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Pemimpin Itu Muncul dari Rakyat, Jatuh oleh Intelektual

21 Catra

Cholil juga menyebut tewasnya Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern Mallaby dalam Pertempuran Surabaya sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Tidak Ada Presiden RI yang Sunatullah”

Pernyataan paling keras Cholil menyangkut sistem pemerintahan Indonesia.

“Selama RI tak syariah maka nasib muslim terjajah Londo ireng dan tiada satu pun Presiden RI yang Sunatullah.”

Ia bahkan memasukkan Presiden ketiga RI, BJ Habibie, ke dalam kritik tersebut. Cholil mengaitkan pengalaman Habibie yang lama tinggal di Jerman dengan pandangannya terhadap demokrasi.

Ia juga menyinggung konflik berdarah di Ambon dan menyatakan bahwa tragedi tersebut pernah dipandang sebagai konsekuensi dari demokrasi.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kritik Cholil bukan sekadar ditujukan kepada individu presiden, melainkan kepada sistem demokrasi yang selama ini menjadi fondasi politik Indonesia.

Dari PBB ke Partai Umat

Dalam kesempatan yang sama, Cholil mengungkapkan perjalanan politiknya di Partai Bulan Bintang (PBB).

Ia menyebut dirinya pernah menjadi anggota DPR dari PBB di Bekasi. Namun, jabatan tersebut kemudian ia serahkan kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra. Menurut Cholil, kualitas Yusril dianggap lebih layak untuk berada di parlemen.

Cholil juga mengungkapkan bahwa Wali Amanah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pernah memutuskan untuk mendukung PBB.

Ia kemudian menyinggung polemik seputar upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi. Menurut Cholil, Kementerian Hukum dan HAM di bawah Yusril Ihza Mahendra tidak meloloskan Masyumi yang dipimpin Ir. Abdullah Hehamahua karena terdapat pandangan bahwa penerus Masyumi adalah PBB.

Persoalan tersebut, kata dia, kemudian memicu sejumlah anggota Wali Amanah DDII mengundurkan diri dan lahirlah Masyumi pimpinan Ahmad Yani.

Polemik Masyumi dan Ahmad Yani

Dalam rangkaian acara tersebut, wartawan juga bertemu dengan Yunasdi, aktivis KAHMI Jaya yang disebut pernah gagal menjadi Sekjen Masyumi dan merupakan rekan Ahmad Yani.

Yunasdi disebut memprotes kepemimpinan Ahmad Yani di Masyumi dengan mengangkat persoalan keyakinan dan praktik keagamaan keluarganya. Salah satu tudingannya menyangkut persoalan jilbab anak Ahmad Yani.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik Islam di Indonesia tidak hanya berlangsung pada perebutan kekuasaan elektoral, tetapi juga bersinggungan dengan perdebatan mengenai ideologi, identitas keislaman, dan legitimasi historis organisasi politik.

Menjelang Usia 81 Tahun

Cholil, yang juga pernah menjadi pimpinan Yayasan Pemuda Indonesia di Jalan Menteng Raya 58, Jakarta, menyampaikan rasa syukurnya karena menjelang usia 81 tahun masih dapat berdakwah dan menyampaikan gagasan kebangsaan.

Saat ini ia disebut menjabat sebagai Wakil Pembina DDII Pusat yang dipimpin Dr. H. Adian Husaini.

Ia juga mengingat kembali keterlibatannya dalam pembinaan kader Partai Umat. Menurut Cholil, Partai Umat DKI Jakarta pernah menyelenggarakan pelatihan kader Candra Dimuka di salah satu cabang Pesantren Husnayain di Sukabumi.

Pesantren tersebut, menurut Cholil, kini pengelolaannya telah diserahkan kepada putrinya. Sementara cabang Husnayain lainnya di Sulawesi Barat disebut masih berada dalam koordinasi pusat di DKI Jakarta.

Kemerdekaan yang Belum Selesai?

Tausiyah Cholil Ridwan pada akhirnya membawa satu pertanyaan besar ke tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia: apa arti kemerdekaan jika sistem politik dan hukum negara masih dianggap belum sesuai dengan prinsip syariah?

Bagi Cholil, kemerdekaan 1945 bukanlah titik akhir perjuangan umat Islam. Ia melihat perjuangan tersebut sebagai proses yang belum selesai—dari melawan penjajahan bersenjata hingga memperjuangkan arah ideologis negara.

Namun, pandangan tersebut sekaligus membuka perdebatan yang jauh lebih luas: apakah Indonesia harus mengubah fondasi demokrasinya untuk mewujudkan negara yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, atau justru mempertahankan demokrasi sebagai rumah bersama bagi masyarakat yang majemuk?

Di tengah usia Republik yang memasuki 81 tahun, pertanyaan itu bukan sekadar persoalan sejarah. Ia menyentuh kembali perdebatan klasik tentang agama, negara, demokrasi, dan siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikan makna kemerdekaan Indonesia.

Laporan: Mahdi