Afghanistan: Lima Tahun Setelah Amerika Pergi, Apa yang Berubah?
Oleh: Ali Syarief
Afghanistan adalah negeri yang paradoks. Lanskapnya kering, tandus, keras, bahkan terasa mengancam—tetapi justru menyimpan keindahan yang mampu membekas dalam imajinasi siapa pun yang pernah melihatnya. Pegunungan, lembah-lembah sunyi, dan kota-kota tuanya menjadi latar bagi sejarah panjang sebuah bangsa yang berkali-kali menjadi medan pertarungan kekuatan besar.
Ada satu julukan yang terus melekat pada Afghanistan: “graveyard of empires”—kuburan bagi imperium.
Inggris pernah datang dan gagal. Uni Soviet datang dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar, lalu pergi ke dalam kehancuran. Amerika Serikat datang dengan teknologi, pasukan, uang dan sebuah misi besar untuk membangun demokrasi, tetapi akhirnya meninggalkan Kabul dalam sebuah penarikan pasukan yang kacau dan memalukan pada Agustus 2021.
Lima tahun setelah Amerika pergi, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar: Mengapa Amerika kalah?
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Bagaimana Afghanistan hidup setelah dunia meninggalkannya?
Kabul yang tenang, tetapi bukan damai
Afghanistan hari ini tampak lebih tenang dibandingkan dengan ketika perang masih berkecamuk. Tidak ada lagi pertempuran besar antara pasukan Amerika dan Taliban. Tidak ada lagi konvoi militer Barat yang mendominasi jalan-jalan Kabul.
Tetapi jangan buru-buru menyebutnya sebagai perdamaian.
Ketertiban yang lahir dari kekuasaan bersenjata tidak selalu sama dengan perdamaian yang lahir dari kebebasan.
Di jalan-jalan Afghanistan, senjata masih menjadi bagian dari kehidupan. Taliban mengontrol ruang publik. Musik dilarang. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi kenyataan sehari-hari.
Dan yang paling menyakitkan adalah nasib perempuan dan anak perempuan Afghanistan.
Di bawah pemerintahan Taliban, ruang hidup perempuan semakin menyempit. Pendidikan bagi anak perempuan dibatasi secara ekstrem. Kesempatan bekerja dibatasi. Kehidupan publik mereka dikendalikan oleh aturan yang semakin ketat.
Di sinilah dunia menghadapi sebuah paradoks moral.
Bagaimana mungkin sebuah negara mengatakan bahwa perang telah berakhir ketika separuh penduduknya justru kehilangan sebagian hak dasar untuk hidup, belajar dan bekerja?
Ketika demokrasi pergi bersama tentara
Amerika dan negara-negara Barat memasuki Afghanistan dengan sebuah proyek besar: mengalahkan Taliban, menghancurkan jaringan terorisme, dan membangun sebuah negara demokratis.
Selama dua dekade, triliunan dolar digelontorkan. Infrastruktur dibangun. Pemerintahan baru dibentuk. Tentara Afghanistan dilatih.
Namun pada akhirnya, ketika dukungan militer Amerika dicabut, sistem yang dibangun selama dua puluh tahun itu runtuh begitu cepat.
Gambar-gambar dari Bandara Kabul pada Agustus 2021 menjadi simbol kegagalan tersebut.
Orang-orang berdesakan mencari jalan keluar. Pesawat-pesawat Amerika membawa pergi warga dan sekutu mereka. Taliban kembali menguasai ibu kota hampir tanpa perlawanan berarti.
Sejarah kemudian memberikan ironi yang pahit:
Amerika datang untuk membangun Afghanistan baru, tetapi yang bertahan justru Afghanistan lama.
Ini bukan berarti seluruh proyek Barat selama dua puluh tahun tidak menghasilkan apa-apa. Ada perubahan sosial, pendidikan, infrastruktur dan pengalaman politik yang tetap meninggalkan jejak.
Tetapi negara ternyata tidak bisa dibangun hanya dengan uang, senjata dan institusi yang ditanam dari luar.
Ada sesuatu yang lebih dalam: legitimasi.
Sebuah pemerintahan mungkin dapat dipertahankan dengan pasukan asing selama pasukan itu masih berada di sana. Tetapi ketika pasukan tersebut pergi, pertanyaan sesungguhnya muncul:
Apakah rakyat menganggap negara itu milik mereka?
Sanksi: menghukum Taliban atau menghukum rakyat?
Setelah Taliban kembali berkuasa, dunia Barat memilih strategi isolasi.
Aset Afghanistan dibekukan. Sanksi diberlakukan. Hubungan diplomatik dibatasi. Pemerintahan Taliban tidak diberikan pengakuan formal oleh sebagian besar negara.
Secara politik, langkah tersebut dapat dipahami.
Dunia ingin memberikan tekanan agar Taliban mengubah kebijakannya, terutama mengenai hak perempuan dan pendidikan anak perempuan.
Tetapi politik internasional sering kali mempunyai korban yang tidak duduk di meja perundingan.
Rakyat biasa.
Jika sebuah rezim dikucilkan, apakah rezim itu yang paling menderita?
Ataukah petani, pedagang kecil, buruh, anak-anak, ibu rumah tangga dan keluarga miskin yang justru menanggung akibatnya?
Inilah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur.
Sanksi mungkin diperlukan sebagai instrumen diplomatik. Tetapi sanksi juga dapat menjadi tumpul apabila tidak menghasilkan perubahan politik yang diharapkan.
Karena tujuan politik luar negeri seharusnya bukan sekadar membuat sebuah pemerintahan menderita.
Tujuannya adalah membuat keadaan menjadi lebih baik.
Dunia Barat berada dalam dilema
Masalah Afghanistan menjadi semakin rumit karena negara-negara Barat sendiri tidak sepenuhnya konsisten.
Secara resmi, banyak negara menolak memberikan pengakuan diplomatik kepada Taliban.
Namun dalam praktiknya, komunikasi tetap berlangsung.
Masalah migrasi, keamanan, perdagangan, bantuan kemanusiaan dan terorisme membuat dunia tidak mungkin sepenuhnya memutus hubungan dengan Kabul.
Inilah wajah politik internasional yang sebenarnya.
Di depan kamera, prinsip berbicara.
Di belakang meja diplomasi, kepentingan berbicara.
Tidak ada negara yang benar-benar dapat hidup sendirian.
Bahkan terhadap pemerintahan yang tidak disukai sekalipun, komunikasi terkadang tetap diperlukan.
Karena mengakui keberadaan sebuah pemerintahan tidak selalu berarti menyetujui seluruh kebijakannya.
Dan sebaliknya, menolak pengakuan formal juga tidak berarti hubungan dapat dihentikan sepenuhnya.
Haruskah Taliban diakui?
Pertanyaan ini tidak sederhana.
Jika Taliban diakui secara formal, ada kekhawatiran bahwa dunia memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang masih melakukan pembatasan berat terhadap perempuan.
Tetapi jika Taliban terus diisolasi, apakah isolasi tersebut benar-benar akan membuat mereka menjadi lebih moderat?
Atau justru membuat mereka semakin tertutup dan semakin tidak peduli terhadap tekanan Barat?
Inilah dilema yang sesungguhnya.
Barangkali dunia harus mulai memisahkan dua hal yang selama ini dicampuradukkan:
pengakuan diplomatik dan persetujuan moral.
Sebuah negara dapat berbicara dengan rezim yang tidak disukainya tanpa harus menyetujui semua tindakan rezim tersebut.
Bahkan terkadang, justru karena kita tidak setuju, komunikasi menjadi semakin penting.
Bagaimana kita dapat memengaruhi seseorang jika kita sama sekali tidak mau berbicara dengannya?
Afghanistan bukan sekadar masalah Taliban
Ada kecenderungan melihat Afghanistan hanya melalui satu lensa: Taliban.
Padahal Afghanistan lebih besar daripada Taliban.
Di balik berita tentang larangan pendidikan perempuan, ada anak perempuan yang ingin sekolah.
Di balik berita tentang sanksi, ada keluarga yang ingin makan.
Di balik berita tentang diplomasi, ada pedagang yang ingin berdagang.
Di balik berita tentang geopolitik, ada manusia yang hanya ingin hidup normal.
Karena itu, kebijakan dunia terhadap Afghanistan seharusnya tidak hanya bertanya:
“Apa yang kita inginkan dari Taliban?”
Tetapi juga:
“Apa yang dibutuhkan rakyat Afghanistan?”
Dua pertanyaan tersebut tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama.
Dunia perlu belajar dari kegagalan Afghanistan
Afghanistan memberikan pelajaran penting bagi dunia: demokrasi tidak dapat diekspor seperti barang dagangan.
Institusi dapat dibangun.
Gedung parlemen dapat dibangun.
Tentara dapat dilatih.
Pemilu dapat diselenggarakan.
Tetapi rasa memiliki terhadap negara, legitimasi politik, budaya hukum dan kepercayaan rakyat tidak dapat dibangun hanya dengan anggaran miliaran dolar.
Semua itu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang dan harus tumbuh dari dalam masyarakat.
Kegagalan Afghanistan juga mengajarkan sesuatu kepada negara-negara besar:
kekuatan militer memiliki kemampuan menghancurkan pemerintahan, tetapi belum tentu memiliki kemampuan membangun masyarakat.
Amerika mampu menggulingkan Taliban pada 2001.
Tetapi dua puluh tahun kemudian, Taliban kembali berkuasa.
Sejarah Afghanistan seakan berkata kepada setiap imperium:
Anda boleh datang dengan pesawat tempur. Anda boleh datang dengan tentara. Anda boleh datang dengan uang.
Tetapi pada akhirnya, Anda harus berhadapan dengan sebuah bangsa.
Jangan meninggalkan rakyat Afghanistan untuk kedua kalinya
Kesalahan terbesar dunia sekarang adalah menganggap persoalan Afghanistan telah selesai karena perang telah berakhir.
Justru sebaliknya.
Perang mungkin selesai, tetapi persoalan Afghanistan belum selesai.
Dunia harus mencari pendekatan baru: tetap menekan Taliban untuk menghormati hak-hak dasar manusia, tetapi pada saat yang sama menjaga saluran diplomasi dan bantuan kemanusiaan tetap terbuka.
Tekanan tanpa dialog bisa menjadi kebuntuan.
Dialog tanpa prinsip bisa menjadi kompromi moral.
Yang dibutuhkan adalah engagement without surrender—berhubungan tanpa menyerah pada prinsip.
Taliban harus tetap dituntut untuk bertanggung jawab. Tetapi rakyat Afghanistan tidak boleh menjadi sandera dari pertarungan diplomatik antara Taliban dan Barat.
Karena pada akhirnya, politik luar negeri bukan hanya tentang siapa yang menang di meja diplomasi.
Ia juga tentang siapa yang masih bisa makan malam di rumahnya.
Siapa yang masih bisa mengirim anaknya ke sekolah.
Siapa yang masih bisa bekerja.
Dan siapa yang masih memiliki harapan untuk masa depan.
Afghanistan sudah terlalu lama menjadi medan perang bagi kekuatan-kekuatan besar.
Mungkin sudah waktunya dunia berhenti bertanya bagaimana memenangkan Afghanistan.
Dan mulai bertanya:
Bagaimana membantu rakyat Afghanistan memenangkan masa depan mereka sendiri?
Sebab Afghanistan bukan kuburan bagi rakyatnya.
Ia adalah rumah mereka.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar