Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menjadi sorotan setelah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 menunjukkan kekayaannya meningkat signifikan.
Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada 30 Maret 2026, total kekayaan Agus Gumiwang mencapai Rp244.725.718.408 atau sekitar Rp244,7 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar Rp46,1 miliar dibandingkan laporan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp198,6 miliar.
Peningkatan ini setara dengan sekitar 23,2 persen hanya dalam satu tahun.
Dalam laporannya, sumber kekayaan Agus Gumiwang terbesar berasal dari harta golongan lain yang mencapai Rp 171,3 miliar. Selain itu, ia juga memiliki aset tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp79 miliar yang tersebar di sejumlah kawasan strategis.
Beberapa aset properti yang tercatat antara lain tanah seluas 456 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp24 miliar, tanah seluas 3.260 meter persegi di Gianyar, Bali senilai Rp2 miliar, dan tanah seluas 25.300 meter persegi senilai Rp7,2 miliar.
Agus juga memiliki sejumlah rumah dan gedung di Jakarta Selatan, Tangsel, Jakarta Pusat, dan Bogor dengan nilai miliaran rupiah.
Selain properti, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini tercatat memiliki koleksi kendaraan dengan total nilai Rp 2 miliar. Kendaraan tersebut terdiri dari Mitsubishi Pajero tahun 2019 senilai Rp330 juta, Toyota BZ4X tahun 2022 senilai Rp500 juta, Mini Countryman tahun 2024 senilai Rp1 miliar, dan Daimler Chrysler tahun 1997 yang diperoleh melalui hibah yang tidak dianggarkan senilai Rp180 juta.
Tak hanya itu, Agus Gumiwang juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp45,5 miliar dan surat berharga senilai Rp35,6 miliar. Sedangkan kas dan setara kas tercatat sebesar Rp 9,9 miliar.
Namun laporan itu juga mencatat utang sebesar Rp 98,8 miliar. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan Agus Gumiwang masih mencapai Rp 244,7 miliar.
Kenaikan kekayaan senilai Rp 46,1 miliar dalam setahun diperkirakan akan menarik perhatian publik, mengingat Agus Gumiwang merupakan salah satu menteri strategis di kabinet dan tokoh senior Partai Golkar.
Sebagai pejabat negara, seluruh data kekayaan yang dilaporkan melalui LHKPN merupakan bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat juga dapat mengakses laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggara negara.
Pertambahan harta kekayaan pejabat publik seringkali menarik perhatian masyarakat, apalagi terjadi peningkatan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, keterbukaan mengenai sumber tambahan kekayaan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Tidak ada komentar