Gaya KDM–Jokowi: Leadership Wali Kota/Bupati
Ada satu hal yang perlu dikritisi dari gaya kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM): jangan sampai rakyat terpesona oleh gaya kepemimpinan yang terlihat sangat dekat dengan rakyat, tetapi kemudian lupa mempertanyakan kapasitas dan kewenangan yang sesungguhnya dibutuhkan seorang gubernur.
KDM sangat kuat memainkan politik kedekatan. Datang ke kampung, menemui rakyat, melihat jalan rusak, berbicara dengan petani, menegur aparat, mengunjungi sekolah, menyelesaikan persoalan di lapangan—semuanya memberikan kesan seorang pemimpin yang hadir dan bekerja.
Tetapi pertanyaannya sederhana: apakah itu sudah cukup untuk disebut leadership seorang gubernur?
Bahkan kalau kita melihat pola yang pernah dilakukan Joko Widodo ketika menjadi wali kota, gaya semacam ini memang sangat efektif. Seorang wali kota atau bupati memang berhadapan langsung dengan persoalan konkret masyarakat. Jalan lingkungan rusak, pasar kumuh, sampah, sekolah, drainase, pelayanan publik, kampung, dan berbagai persoalan sehari-hari memang menjadi wilayah yang secara kasatmata dapat disentuh langsung oleh kepala daerah.
Karena itu, blusukan adalah kekuatan seorang wali kota atau bupati.
Masalahnya muncul ketika pola kepemimpinan semacam itu dibawa ke tingkat gubernur, lalu seolah-olah menjadi ukuran utama keberhasilan kepemimpinan.
Gubernur bukan wali kota atau bupati dalam skala yang lebih besar.
Gubernur memimpin sebuah provinsi dengan persoalan yang jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar mengurus jalan mana yang berlubang atau kampung mana yang perlu dibenahi. Gubernur harus berpikir mengenai pembangunan regional, konektivitas antarkabupaten/kota, tata ruang provinsi, transportasi regional, investasi, industri, ketahanan pangan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketimpangan wilayah, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan kata lain, gubernur seharusnya lebih banyak bekerja melalui kebijakan, koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan orkestrasi pembangunan daripada sekadar tampil untuk menyelesaikan persoalan mikro di lapangan.
Di sinilah kita perlu berhati-hati melihat fenomena KDM.
Gaya KDM memang menarik. Sangat komunikatif. Sangat visual. Sangat mudah dipahami rakyat. Bahkan sangat mudah membuat konten media sosial. Satu kunjungan, satu teguran, satu keputusan spontan, satu jalan diperbaiki—semuanya dapat langsung terlihat sebagai bukti bahwa pemimpin bekerja.
Tetapi pemerintahan tidak boleh diukur hanya dari apa yang terlihat.
Ada pekerjaan pemerintahan yang tidak menarik untuk dipertontonkan, tetapi justru jauh lebih menentukan masa depan daerah: merancang kebijakan industri, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki iklim investasi, mengembangkan transportasi regional, mengendalikan tata ruang, mengurangi ketimpangan antarwilayah, membangun sistem pelayanan publik, memperkuat fiskal daerah, dan memastikan seluruh kebijakan kabupaten/kota berjalan dalam satu arah pembangunan provinsi.
Inilah pekerjaan leadership yang sesungguhnya.
Seorang pemimpin boleh saja blusukan. Bahkan sangat baik jika pemimpin mau turun melihat kenyataan. Tetapi blusukan jangan dijadikan substitusi dari kemampuan membuat kebijakan.
Jangan sampai rakyat berpikir: karena pemimpinnya sering turun ke jalan, berarti pemerintahannya pasti berhasil.
Ini pula yang perlu kita pelajari dari perjalanan politik Jokowi.
Ketika menjadi wali kota, gaya blusukan merupakan kekuatan politik sekaligus gaya pemerintahan yang sangat efektif. Ketika menjadi gubernur, gaya tersebut masih memiliki daya tarik. Tetapi ketika menjadi presiden, ruang lingkup pekerjaannya berubah total.
Presiden tidak mungkin mengurus satu per satu jalan kabupaten, satu per satu sekolah, satu per satu pasar, atau satu per satu persoalan warga. Presiden harus mengurus Indonesia secara holistik.
Presiden harus memikirkan ekonomi nasional, pertahanan, keamanan, hukum, energi, pangan, industri, investasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, hubungan antarnegara, geopolitik, dan kepentingan Indonesia dalam percaturan dunia.
Maka persoalannya bukan apakah KDM boleh blusukan.
Tentu boleh.
Persoalannya adalah apakah di balik blusukan tersebut terdapat kemampuan leadership yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan persoalan yang terlihat di depan mata.
Rakyat Jawa Barat jangan sampai terkecoh oleh politik visual.
Pemimpin yang datang ke rumah warga memang menyenangkan. Pemimpin yang memarahi pejabat karena jalan rusak memang terlihat tegas. Pemimpin yang langsung turun tangan menyelesaikan masalah memang terasa nyata.
Tetapi seorang gubernur harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih besar:
Jawa Barat mau dibawa ke mana?
Apa strategi industrialisasinya? Bagaimana menghadapi perubahan ekonomi nasional dan global? Bagaimana mengurangi ketimpangan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat? Bagaimana membangun konektivitas antarwilayah? Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas manusia? Bagaimana mengendalikan urbanisasi? Bagaimana mengantisipasi persoalan lingkungan dan perubahan iklim? Bagaimana menarik investasi berkualitas? Bagaimana membangun Jawa Barat agar mampu bersaing secara nasional dan internasional?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membedakan leadership gubernur dengan leadership wali kota atau bupati.
Dan jika suatu saat seorang gubernur ingin melangkah menjadi presiden, tuntutannya jauh lebih tinggi lagi.
Presiden bukan sekadar kepala pemerintahan yang paling sering terlihat di tengah rakyat. Presiden adalah pemimpin negara yang harus mampu melihat Indonesia dari perspektif yang jauh lebih luas dan strategis.
Karena itu, kritik terhadap gaya KDM bukanlah kritik terhadap kedekatannya dengan rakyat. Justru sebaliknya: rakyat perlu mendapatkan lebih daripada sekadar tontonan kedekatan dengan pemimpin.
Rakyat membutuhkan kebijakan yang benar.
Rakyat membutuhkan sistem pemerintahan yang bekerja.
Rakyat membutuhkan pembangunan yang terencana.
Dan rakyat membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu melihat jalan berlubang hari ini, tetapi mampu melihat jalan Indonesia sepuluh, dua puluh, bahkan tiga puluh tahun ke depan.
Jangan sampai politik blusukan membuat kita lupa membedakan antara pemimpin yang pandai mengurus persoalan sehari-hari dengan pemimpin yang mampu mengurus masa depan.
Sebab pada akhirnya, menjadi pemimpin bukan hanya soal turun menemui rakyat. Yang lebih penting adalah kemampuan menentukan ke mana rakyat akan dibawa.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar