Jürgen Habermas dan Demokrasi yang Harus Mau Mendengar
Ada satu gagasan Jürgen Habermas yang semakin terasa penting justru ketika masyarakat semakin gaduh: demokrasi tidak hanya membutuhkan suara, tetapi juga percakapan.
Bagi Habermas, masyarakat modern tidak mungkin disatukan oleh satu keyakinan, satu agama, satu ideologi, atau satu kepentingan. Yang memungkinkan manusia hidup bersama adalah kemampuan berkomunikasi untuk mencapai pemahaman.
Ia menyebutnya communicative action—tindakan komunikatif. Komunikasi, dalam pengertian Habermas, bukan sekadar berbicara. Ia adalah usaha untuk mencapai pengertian yang rasional. Karena itu, diskursus yang sehat bukanlah perlombaan siapa yang paling keras, melainkan proses ketika setiap orang bersedia memberikan alasan dan membuka dirinya untuk diuji.
Di sinilah pemikiran Habermas menjadi penting bagi demokrasi.
Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu. Pemilu menghasilkan kekuasaan, tetapi tidak otomatis menghasilkan legitimasi moral. Legitimasi tumbuh ketika keputusan publik dapat diperdebatkan, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan di ruang publik.
Habermas menyebut ruang itu public sphere—ruang publik. Ia membayangkan ruang tempat warga berkumpul sebagai individu yang bebas untuk membicarakan urusan bersama, termasuk mengkritik tindakan pemerintah. Dari proses itulah lahir apa yang kemudian ia sebut sebagai kekuatan komunikatif, yang semestinya memberi legitimasi kepada kekuasaan administratif.
Maka, demokrasi sesungguhnya memiliki sebuah paradoks.
Pemerintah membutuhkan kekuasaan untuk memerintah. Tetapi kekuasaan itu harus terus-menerus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki hak untuk bertanya: mengapa?
Mengapa kebijakan itu dibuat?
Siapa yang diuntungkan?
Siapa yang dirugikan?
Apa alasannya?
Dan apakah keputusan tersebut masih dapat diterima oleh mereka yang berbeda kepentingan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan gangguan terhadap demokrasi. Justru itulah demokrasi bekerja.
Habermas memberi tempat istimewa kepada bahasa karena bahasa adalah jembatan pertama di antara manusia.
Tetapi bahasa dapat pula menjadi senjata.
Ketika komunikasi tidak lagi bertujuan memahami, melainkan sekadar memenangkan pertarungan, ruang publik berubah menjadi arena propaganda. Orang tidak berbicara untuk didengar; mereka berbicara untuk mengalahkan.
Di zaman media sosial, persoalan itu menjadi lebih rumit. Kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara daripada sebelumnya, tetapi belum tentu memiliki lebih banyak kesempatan untuk memahami.
Kita dapat mengirim ribuan komentar dalam sehari. Kita dapat membuat sebuah pendapat menjadi viral dalam hitungan menit. Namun viralitas bukanlah kebenaran, dan jumlah likes bukan ukuran rasionalitas.
Ruang publik yang sehat membutuhkan lebih dari kebebasan berbicara. Ia membutuhkan etika berbicara.
Dalam kerangka Habermas, komunikasi yang rasional setidaknya harus membuka diri terhadap pertanyaan tentang kebenaran, ketepatan norma, ketulusan, dan keterpahaman.
Artinya sederhana: jangan hanya bertanya apakah seseorang berbicara.
Tanyakan pula: apakah yang dikatakannya benar, jujur, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Di sinilah kita kembali kepada gagasan tentang ruang bersama.
Masyarakat tidak membutuhkan keseragaman. Ia membutuhkan tempat di mana perbedaan dapat bertemu tanpa harus saling memusnahkan.
Habermas tidak menjanjikan bahwa komunikasi selalu menghasilkan kesepakatan. Yang lebih penting adalah bahwa proses menuju kesepakatan itu berlangsung secara terbuka dan rasional.
Sebab konsensus yang dipaksakan bukan konsensus.
Diam karena takut bukan persetujuan.
Dan kepatuhan kepada kekuasaan bukan legitimasi.
Demokrasi yang sehat justru membutuhkan warga yang berani berbeda, tetapi juga bersedia mendengarkan.
Barangkali inilah pelajaran Habermas yang paling sederhana sekaligus paling sulit: kita tidak harus memiliki kebenaran yang sama untuk dapat hidup bersama. Tetapi kita membutuhkan ruang tempat berbagai kebenaran dapat diuji, diperdebatkan, dan dipertemukan.
Ketika ruang itu hilang, politik berubah menjadi perebutan kekuasaan belaka.
Dan ketika percakapan mati, kekuasaan akhirnya hanya mengenal satu bahasa:
Bahasa perintah.
Di situlah demokrasi mulai kehilangan jiwanya.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar