Musibah Bangsa yang Dianggap Biasa
Indonesia sedang mengalami ironi yang menyakitkan. Di Kalimantan, hutan kembali terbakar. Di Nusa Tenggara Timur, bumi berguncang dan ribuan warga kehilangan rumah. Di berbagai daerah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berulang kali memunculkan kasus keracunan massal. Di ruang-ruang kekuasaan, korupsi terus bermunculan. Sementara itu, utang negara terus bertambah, harga kebutuhan pokok semakin mahal, dan daya beli rakyat semakin tertekan.
Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya banyaknya musibah. Yang lebih berbahaya adalah ketika para pemimpin mulai menganggap semua itu sebagai rutinitas.
Kebakaran hutan dan lahan bukanlah kejadian baru. Hampir setiap musim kemarau, Indonesia kembali diselimuti asap. Hingga Agustus 2026, pemerintah sendiri mengakui Kalimantan menjadi prioritas penanganan karena lonjakan titik panas yang signifikan. Reuters melaporkan luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare dan terus bertambah, sementara kabut asap bahkan telah mengganggu negara tetangga.
Pertanyaannya sederhana: jika peristiwa ini terus berulang setiap tahun, apakah masih pantas disebut bencana alam? Ataukah sesungguhnya ia telah berubah menjadi bencana tata kelola?
Begitu pula gempa besar di Nusa Tenggara Timur. Gempa memang tidak dapat dicegah. Namun kualitas mitigasi, kesiapan infrastruktur, kecepatan evakuasi, hingga perlindungan masyarakat adalah ukuran hadir atau tidaknya negara. Bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi penderitaan akibat buruknya manajemen pemerintahan dapat diminimalkan.
Di saat rakyat berjuang menghadapi bencana, pemerintah justru dipusingkan oleh persoalan yang seharusnya tidak pernah terjadi: keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak justru berkali-kali menimbulkan korban karena lemahnya pengawasan rantai distribusi, sanitasi, dan kualitas makanan. Program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi ketika keselamatan penerimanya tidak menjadi prioritas.
Pada saat yang sama, korupsi tetap menjadi berita sehari-hari. Hampir setiap pekan publik disuguhi penangkapan pejabat, penyidikan proyek, atau dugaan penyalahgunaan anggaran. Korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ia telah menjadi pajak tambahan yang dibayar rakyat melalui pelayanan publik yang buruk, proyek yang mangkrak, dan pembangunan yang tidak berkualitas.
Lalu datang persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: ekonomi.
Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Tarif berbagai layanan meningkat. Biaya pendidikan dan kesehatan semakin berat. Di sisi lain, utang negara terus membengkak sehingga ruang fiskal semakin sempit. Setiap rupiah utang hari ini pada akhirnya harus dibayar melalui pajak, pengurangan subsidi, atau beban yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ironisnya, di tengah tekanan tersebut, elite politik masih sibuk membangun citra, saling berebut pengaruh, dan mengukur popularitas. Seolah-olah republik ini baik-baik saja.
Padahal, kepemimpinan tidak diukur dari banyaknya baliho, video media sosial, atau pidato yang penuh optimisme. Kepemimpinan diukur dari kemampuan mencegah penderitaan rakyat menjadi semakin besar.
Rakyat tidak membutuhkan narasi bahwa semua sedang terkendali apabila kenyataan yang mereka hadapi justru sebaliknya.
Rakyat menghirup asap.
Rakyat tidur di tenda pengungsian.
Rakyat takut anaknya keracunan makanan.
Rakyat membayar harga kebutuhan hidup yang terus naik.
Rakyat menyaksikan koruptor berganti wajah, tetapi tidak pernah benar-benar hilang.
Semua ini tidak berdiri sendiri. Ia membentuk satu mata rantai yang saling berkaitan: lemahnya tata kelola pemerintahan.
Sebuah negara bisa bertahan menghadapi satu bencana. Bahkan dua bencana sekaligus. Namun ketika bencana alam, kegagalan administrasi, korupsi, tekanan ekonomi, dan krisis kepemimpinan datang bersamaan, yang sedang dipertaruhkan bukan lagi sekadar pertumbuhan ekonomi.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat kepada negara.
Sejarah menunjukkan, sebuah bangsa jarang runtuh hanya karena gempa bumi atau kebakaran hutan. Bangsa runtuh ketika para pemimpinnya kehilangan kepekaan. Ketika penderitaan rakyat hanya menjadi angka dalam laporan. Ketika kritik dianggap gangguan, bukan peringatan.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, penduduk yang besar, dan potensi ekonomi yang kuat. Yang sering kali kurang justru keberanian politik untuk mengakui kegagalan, memperbaiki sistem, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Musibah terbesar bangsa ini mungkin bukan kebakaran hutan, bukan gempa bumi, bukan pula mahalnya harga-harga.
Musibah terbesar adalah ketika para pemimpin tidak lagi merasa bahwa semua itu merupakan keadaan yang mendesak untuk segera diperbaiki.
Sebab sebuah bangsa mulai kehilangan arah bukan ketika bencananya datang, melainkan ketika para pemimpinnya berhenti merasa bahwa rakyat sedang menderita.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar