Pengamat: Dibalik Laporan Tempo, Ada Pelajaran Penting Tata Kelola Keamanan Nasional
Pemberitaan Majalah Tempo yang mengulas dinamika hubungan Polri dan Kejaksaan Agung kembali memicu perbincangan terkait koordinasi antar penegak hukum di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemberitaannya, Tempo menyebut Presiden Prabowo dikabarkan marah karena tidak mendapat informasi terkait penggeledahan yang dilakukan Polri terhadap sebuah kafe yang terkait dengan pihak yang disebut-sebut dekat dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Prabowo meminta agar permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka antar institusi. Penanganan perkara disebut diarahkan melalui Kejaksaan Agung demi menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari gesekan berkepanjangan antara kedua institusi penegak hukum.
Masih dalam pemberitaan yang sama, muncul juga informasi terkait isu evaluasi terhadap Kapolri, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun pemerintah terkait kabar tersebut. Disebutkan pula, Kapolri dikabarkan menyatakan siap bertanggung jawab kepada Presiden jika terjadi kesalahan komunikasi atau koordinasi.
Menyikapi dinamika tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai jika memang tidak ada sinkronisasi komunikasi dalam penanganan kasus-kasus strategis, maka permasalahan utamanya bukan hanya penegakan hukum, melainkan koordinasi keamanan nasional.
Menurut Amir Hamzah, dalam perspektif intelijen negara, setiap operasi hukum yang berpotensi melibatkan pejabat tinggi atau mempunyai dampak politik yang luas biasanya dianalisis tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga potensi implikasinya terhadap stabilitas nasional.
“Negara bekerja dengan prinsip kesatuan komando dalam isu-isu strategis. Jika koordinasi tidak berjalan maksimal, maka yang timbul bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persepsi disharmoni antar lembaga,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam praktik intelijen modern, konflik terbuka antar aparat penegak hukum merupakan kondisi yang selalu diusahakan dihindari karena dapat menimbulkan berbagai spekulasi politik.
Amir Hamzah menjelaskan, kepala negara mempunyai fungsi sebagai pengendali tertinggi kebijakan nasional.
Oleh karena itu, operasi yang berpotensi menimbulkan dampak politik yang besar biasanya memerlukan koordinasi yang baik di tingkat pimpinan pemerintahan.
“Dalam teori pengkajian intelijen terdapat prinsip peringatan strategis. Presiden harus memperoleh gambaran tentang perkembangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional, bukan melakukan intervensi terhadap proses hukum, tetapi harus mampu mengantisipasi konsekuensi politik dan keamanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika benar informasi tersebut tidak sampai ke Presiden seperti dilansir Tempo, maka yang perlu dievaluasi adalah mekanisme komunikasi antarlembaga.
Menurut Amir Hamzah, setiap pergantian pemerintahan hampir selalu diikuti dengan proses penyesuaian di kalangan birokrasi dan aparat penegak hukum.
Dalam situasi seperti ini, seringkali muncul berbagai persepsi terkait tarik-menarik kewenangan.
“Dalam dunia intelijen dikenal konsep narasi bersaing. Berbagai informasi bisa muncul secara bersamaan, namun tugas analis adalah memisahkan fakta, persepsi, dan operasi opini,” ujarnya.
Soal pergantian Kapolri juga disorot Amir Hamzah dalam pemberitaan Tempo. Dalam laporan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar Kapolri Listyo Sigit diganti.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, penilaian terhadap pejabat merupakan hak prerogratif Presiden.
Amir Hamzah menegaskan, yang terpenting dalam situasi seperti ini adalah menjaga soliditas antar lembaga negara.
Menurut dia, keberhasilan agenda pemerintah sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan lembaga negara lainnya.
Ia menilai, jika terdapat perbedaan pandangan atau tata cara di lapangan, sebaiknya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme internal pemerintah, bukan melalui konflik terbuka yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
Stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga soliditas elite negara. Ketika komunikasi baik maka potensi gesekan dapat diminimalisir, kata Amir.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar