Polemik Menara BTS Sukomulyo: Warga Minta Dibongkar, Janji Mediasi Pemko Lamongan Macet

Kekhawatiran warga wilayah Bandung, Kecamatan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terhadap keberadaan menara telekomunikasi (BTS) semakin meningkat. Meski sudah masuk meja mediasi dan dikunjungi perwakilan Komnas HAM, hingga kini belum ada kejelasan. Warga bersikukuh menuntut menara tersebut segera dibongkar dan direlokasi, sementara janji fasilitasi dari pemerintah setempat hanya dianggap omong kosong dan tidak ada realisasinya.

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti tiga permasalahan krusial yang mengancam keselamatan dan hak hidup: risiko paparan radiasi yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang, konstruksi bangunan yang dinilai berpotensi runtuh sewaktu-waktu, dan dugaan pelanggaran prosedur perizinan yang dianggap bermasalah sejak awal pembangunannya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sidang Cidera Janji PN Jaktim Ungkap Fakta Transfer Rp 11,1 Miliar, Asal Dana Mantan ASN Perlu Ditelusuri

28 Catra

Saat dikonfirmasi awak media, Senin (20/7/2026), perwakilan warga Pipit mengungkapkan kekecewaan mendalam. Tuntutan keras warga untuk merelokasi menara hingga jadwal penyelesaian sengketa jelas sama sekali tidak dipenuhi oleh pengelola menara, PT Ema. Parahnya, pemerintah daerah dinilai tidak berkomitmen memberikan komunikasi lebih lanjut.

“PT Ema belum memenuhi tuntutan kami terkait relokasi dan kepastian kapan masalah ini selesai. Sementara itu, pemerintah daerah juga belum mengambil tindakan serius untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara kami dan perusahaan. Keluhan terhadap nyawa dan keselamatan warga seolah diabaikan begitu saja,” kata Pipit dengan nada marah.

Ketua Umum LSM Jaringan Penyelenggaraan Antisipasi Keamanan (JALAK), Amin Santoso pun mengkritisi sikap Pemkab Lamongan yang lamban dan abai. Ia mengingatkan, keragu-raguan tersebut berisiko menjadikan permasalahan lokal ini menjadi sorotan nasional — bahkan memicu kunjungan langsung Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan ke Lamongan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pembiayaan PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Capai Rp38,8 Miliar

24 Ardo Setiawan

“Pemerintah Lamongan harusnya peka dan segera merespon keluhan masyarakat. Jangan tunggu sampai api menjadi kobaran api, masalah daerah ini akan meluas ke seluruh pelosok negeri, baru bergerak setelah wakil rakyat dari pusat turun tangan ke sini,” tegas Amin.

Padahal, sebelumnya Pemkab Lamongan mengaku telah melakukan intervensi. Tim gabungan bahkan Bupati Lamongan dikabarkan langsung mendatangi lokasi dan berjanji akan menjadi mediasi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil. Namun janji manis tersebut kini terbukti kosong belaka, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang nyata.

Warga kini mulai ragu: apakah keberadaan tower ini lebih diprioritaskan dibandingkan keselamatan ratusan warga Sukomulyo? Ataukah ada kepentingan tersembunyi yang menyebabkan penyelesaian perselisihan ini sengaja ditunda? Wartawan: Hadi Hoy