Rumah Solo Istana Bayangan – Fusilat News

Yang tetap abnormal—bahkan cenderung absurd—adalah satu pertanyaan sederhana: untuk apa rakyat didorong untuk datang berbondong-bondong ke rumah Joko Widodo di Solo?

Baca Juga

1 bulan  lalu

Nagomi: Seni Menemukan Harmoni dalam Hidup

15 Catra

Rumah seorang mantan presiden, tentu saja, bukan tempat terlarang. Siapa pun boleh datang. Rakyat boleh bersalaman, berfoto, menyampaikan aspirasi, atau sekadar menunjukkan rasa hormat. Itu bagian dari kebebasan politik dan budaya kita.

Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika kerumunan itu tampak seperti sebuah gerakan. Kedatangan rakyat bukan lagi sekadar kunjungan spontan, melainkan mulai menyerupai sebuah ritual politik.

Lebih menarik lagi, ketika yang datang bukan hanya rakyat biasa.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Dari Medan Perang ke Meja Kehormatan

14 Catra

Ada taruna kepolisian yang bertandang.

Ada pula pejabat aktif yang datang ke rumah seorang mantan presiden, dengan kesan seperti sedang sowan atau melaporkan sesuatu.

Di titik inilah pertanyaan publik menjadi sah: sebenarnya apa yang sedang berlangsung di rumah Solo itu?

Sebab dalam negara yang institusinya berjalan normal, rantai komando pemerintahan dan negara seharusnya cukup jelas. Presiden adalah kepala pemerintahan. Pejabat aktif bekerja dalam struktur pemerintahan. Aparat negara memiliki garis komando. Dan mantan presiden, betapapun besar pengaruh politiknya, secara formal bukan lagi bagian dari struktur kekuasaan.

Karena itu, jika pejabat aktif datang kepada seorang mantan presiden, pertanyaan yang muncul bukan soal boleh atau tidak boleh.

Pertanyaannya adalah: dalam kapasitas apa?

Sebagai teman?

Sebagai warga negara?

Sebagai bagian dari silaturahmi?

Atau ada sesuatu yang lain?

Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tetapi dalam politik, terutama politik kekuasaan, pertanyaan yang tidak dijawab justru sering lebih menarik daripada jawaban yang diberikan.

Prabowo pasti tahu

Ada pertanyaan lain yang bahkan lebih penting.

Apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui fenomena ini?

Rasanya sulit membayangkan presiden tidak mengetahui perkembangan politik yang cukup kasatmata seperti itu.

Apalagi, negara memiliki aparat intelijen. Presiden tentu memperoleh berbagai laporan mengenai dinamika politik, termasuk aktivitas tokoh-tokoh politik penting, pergerakan massa, jaringan pendukung, dan kemungkinan munculnya pusat-pusat kekuasaan informal.

Masa intelijen tidak memberi laporan?

Karena itu, saya cenderung berpikir: Prabowo tahu.

Kalau tahu, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik:

Mengapa dibiarkan?

Apakah karena tidak dianggap sebagai ancaman?

Apakah karena merupakan bagian dari kalkulasi politik?

Atau justru karena ada sesuatu yang lebih besar yang belum terlihat oleh publik?

Dalam politik, membiarkan sesuatu terjadi juga dapat menjadi sebuah keputusan.

Diam tidak selalu berarti tidak tahu.

Kadang-kadang diam adalah cara untuk menunggu.

Kadang-kadang pula diam adalah bagian dari kompromi.

Dan dalam situasi tertentu, diam bisa berarti: biarkan mereka bergerak, kita lihat ke mana arahnya.

Agenda untuk siapa?

Jika memang fenomena rumah Solo itu memiliki dimensi politik, pertanyaan berikutnya adalah: siapa sasaran politiknya?

Apakah untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki daya tarik?

Apakah untuk menguji seberapa besar jaringan politiknya masih bekerja setelah tidak lagi berada di Istana?

Apakah untuk mengirim pesan kepada partai-partai politik?

Ataukah justru kepada Presiden Prabowo?

Bisa saja pesannya sederhana:

Saya memang sudah tidak berada di Istana, tetapi jangan mengira jaringan saya sudah hilang.

Tetapi bisa juga sebaliknya.

Bisa jadi semua itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan simbolik yang sengaja dibiarkan untuk mengukur respons publik.

Politik modern tidak selalu bekerja melalui rapat tertutup dan keputusan resmi.

Kadang ia bekerja melalui gambar.

Satu foto kerumunan.

Satu kunjungan pejabat.

Satu rombongan taruna.

Satu rumah yang mendadak menjadi tempat orang datang dan pergi.

Foto-foto semacam itu kemudian beredar di media sosial dan menciptakan persepsi:

Masihkah Jokowi memiliki kekuasaan?

Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan pesan politik.

Dan kemudian muncul pertanyaan yang paling tidak nyaman

Siapa yang menggerakkan semua ini?

Jika rakyat datang secara spontan, tentu tidak ada persoalan.

Tetapi jika ada mobilisasi, tentu ada organisasi.

Jika ada organisasi, biasanya ada biaya.

Dan jika ada biaya, muncul pertanyaan klasik yang sejak dulu selalu menghantui politik:

Siapa yang membayar?

Apakah ini gerakan organik?

Apakah gotong royong?

Apakah modal pribadi?

Ataukah ada sponsor?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.

Justru sebaliknya, ia adalah pertanyaan jurnalistik yang sangat elementer.

Sebuah kerumunan tidak selalu mahal. Tetapi ketika kerumunan menjadi teratur, berulang, melibatkan berbagai kelompok, membutuhkan transportasi, konsumsi, koordinasi dan publikasi, maka publik berhak mengetahui siapa yang berada di belakangnya.

Bukan untuk mengkriminalisasi.

Bukan pula untuk menuduh.

Melainkan agar politik tidak berubah menjadi panggung bayangan, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang tidak pernah diberi tahu siapa sutradaranya.

Konspirasi untuk rakyat?

Pada akhirnya, saya justru ingin mengajukan pertanyaan yang lebih besar.

Apakah semua ini memang untuk rakyat?

Atau rakyat hanya sedang digunakan sebagai properti politik?

Sebab dalam sejarah politik, massa sering kali menjadi bahasa paling murah untuk menunjukkan legitimasi.

Semakin banyak orang berkumpul, semakin kuat kesan bahwa seseorang masih dicintai.

Semakin banyak pejabat yang datang, semakin kuat kesan bahwa seseorang masih memiliki pengaruh.

Semakin sering aparat terlihat bertandang, semakin mudah publik menarik kesimpulan bahwa hubungan dengan kekuasaan belum benar-benar berakhir.

Padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam rumah.

Dan justru karena kita tidak tahu, kita harus bertanya.

Jangan buru-buru percaya pada narasi bahwa semuanya spontan.

Jangan pula buru-buru percaya bahwa semuanya konspirasi.

Periksa. Telusuri. Tanya.

Siapa yang mengorganisasi?

Dari mana biayanya?

Siapa yang mengundang?

Siapa yang memberi instruksi?

Apa kapasitas pejabat yang datang?

Apa yang dibicarakan?

Dan yang paling penting:

Mengapa rumah seorang mantan presiden tiba-tiba menjadi salah satu alamat politik yang paling menarik di negeri ini?

Sebab bila semua itu benar-benar spontan, maka biarkan publik melihat spontanitas itu bekerja secara terbuka.

Tetapi bila ternyata ada orkestrasi, publik juga berhak mengetahui musik siapa yang sedang dimainkan.

Dan bila Presiden Prabowo memang mengetahui semuanya namun memilih membiarkannya, maka pertanyaan terakhir barangkali bukan lagi tentang Jokowi.

Melainkan tentang Prabowo sendiri:

Apakah ia sedang membiarkan sebuah panggung politik tumbuh di luar Istana—karena tidak berbahaya, karena berguna, atau karena memang ada kesepakatan yang belum diketahui rakyat?

Itulah bagian yang sampai hari ini belum terang.

Dan dalam demokrasi, sesuatu yang belum terang tidak harus langsung dituduh sebagai konspirasi.

Tetapi juga tidak boleh diminta untuk dipercaya begitu saja.