Skandal Kredit Macet “Luar Biasa” BDL: Elit Politik & Pejabat Masuk Daftar Hitam

Kekeruhan pengelolaan keuangan Bank Daerah (BDL) Lamongan akhirnya terbuka lebar. Polemik kredit bermasalah yang selama ini terpendam kini meledak menjadi sorotan tajam, setelah terungkap bahwa bobroknya kinerja bank rakyat ini bukan sekadar soal gagal bayar biasa – melainkan penuh dengan kepentingan kelompok elit dan intrik kekuasaan.

Dalam audiensi panas dengan Komisi B DPRD Lamongan serta jajaran direksi dan pengawas BDL, Jumat (7/3/2026), perwakilan Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) mengungkap fakta yang mengguncang ruang sidang. Dibalik angka kerugian yang mencekik aset daerah, tersembunyi nama-nama besar yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pemprov Jatim Perangi Biaya Sekolah, Orang Tua Diminta Berani Menolak

20 Catra

“Ini kasus lama yang sengaja dibiarkan membusuk hingga saat ini. Masyarakat sudah muak,” kata perwakilan JAMAL dalam forum tersebut. “Bagaimana mungkin satu orang yang diduga Direktur Pasar Daerah bisa tiga kali berturut-turut mengalami kredit macet yang masing-masing bernilai miliaran rupiah? Belum lagi nama adik-adiknya, keponakan elite politik, bahkan anggota dewan sendiri yang sah masuk daftar hitam BDL.”

Keterbukaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa BDL selama ini tidak berfungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat, melainkan sebagai dompet bagi kalangan penguasa.

Meski memberikan bukti yang memilukan, JAMAL masih menaruh harapan tipis pada Komisi B. Pilihan mereka untuk berkoordinasi dengan komisi ini bukan tanpa alasan. “Kami berani lapor di sini karena satu fakta: tidak ada satu pun anggota Komisi B yang namanya tercantum dalam daftar kredit bermasalah. Ini satu-satunya ruang yang masih berpotensi berani bertindak adil,” tegasnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Raperda Lamongan Gagal: Bukti Kebingungan Aturan yang Seharusnya Melayani Rakyat

17 Catra

Karena beban berat dan tingginya profil pihak-pihak yang terlibat, Direktur Kajian Analisis Sosial (KALIS) Naili Fauziah Zahid menegaskan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan melalui prosedur penagihan konvensional.

Ini kredit macet luar biasa yang memakan uang rakyat dan dinikmati oleh mereka yang mempunyai akses terhadap kekuasaan. Hanya ada satu cara yang layak: DPRD harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas akar persoalan ini,” tuntut Naili tegas namun penuh wibawa.

Kini bola panas ada di tangan wakil rakyat. Akankah mereka berani menyentuh nama-nama besar yang selama ini dilindungi tembok kekuasaan? Atau sekali lagi kebenaran harus ditundukkan pada kepentingan segelintir orang?

Masyarakat Lamongan menunggu bukti nyata ketegasannya. JAMAL berjanji tidak akan berhenti memantau kasus ini sampai kebenaran terungkap sepenuhnya dan tanggung jawab diberikan kepada semua orang, apapun pangkatnya.

Wartawan: Hadi Hoy