Terlambat Berbuat: Ketika Matahari Sudah Terbit, Kita Baru Membangun Panel Surya
Ada satu ironi besar dalam pembangunan energi Indonesia: matahari tersedia setiap hari, tetapi kita terlalu lama untuk memanfaatkannya.
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt sebenarnya merupakan sebuah gagasan besar. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikannya sejak 30 Juni 2025. Program itu ditempatkan dalam kerangka besar swasembada pangan, swasembada energi, sekaligus pembangunan ekonomi hijau.
Gagasan tersebut tentu patut diapresiasi. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa baru sekarang kita bergerak dalam skala sebesar itu?
Indonesia bukan negara yang kekurangan matahari. Kita berada di wilayah tropis, menerima paparan sinar matahari sepanjang tahun, dengan potensi energi surya nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 3.294 GW. Namun kapasitas PLTS yang telah terpasang masih sekitar 954,54 MWp, termasuk PLTS atap.
Angka tersebut menunjukkan sebuah paradoks.
Potensinya ribuan gigawatt, tetapi yang kita manfaatkan baru sebagian yang sangat kecil.
Masalahnya bukan semata-mata teknologi. Bukan pula karena matahari tidak cukup kuat. Persoalannya lebih dalam: kita terlalu lama berpikir dalam paradigma energi lama.
Selama puluhan tahun, pembangunan energi Indonesia lebih banyak bertumpu pada batu bara, minyak dan gas. Energi fosil menjadi fondasi sistem kelistrikan sekaligus bagian penting dari struktur ekonomi nasional.
Ketika dunia mulai bergerak menuju energi bersih, kita masih sibuk berdebat tentang bagaimana mempertahankan sistem lama.
Akibatnya, ketika kebutuhan transisi energi menjadi semakin mendesak, kita baru mulai mengejar ketertinggalan.
Pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan Trina Solar di Cina, misalnya, menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius membangun ekosistem industri surya, bukan sekadar memasang panel-panel surya.
Ini langkah yang benar.
Sebab membangun PLTS 100 GW bukan hanya persoalan membeli panel dari luar negeri lalu memasangnya di berbagai wilayah Indonesia. Jika ingin menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, Indonesia harus membangun rantai pasok industri energi surya di dalam negeri.
Mulai dari bahan baku, manufaktur panel fotovoltaik, inverter, baterai penyimpanan energi, teknologi jaringan listrik, hingga sumber daya manusia.
Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi industri surya negara lain.
Kita membeli teknologinya, memasangnya, kemudian membayar mahal untuk pemeliharaannya.
Padahal, kalau sejak dua atau tiga dekade lalu Indonesia sudah serius mengembangkan industri energi surya, mungkin hari ini kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi tersebut, tetapi juga salah satu produsennya.
Di sinilah persoalan “terlambat berbuat” menjadi relevan.
Dalam pembangunan, keterlambatan bukan hanya soal kehilangan waktu. Ia berarti kehilangan kesempatan.
Kesempatan menciptakan industri baru.
Kesempatan membuka lapangan kerja.
Kesempatan membangun teknologi nasional.
Kesempatan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Dan yang paling penting, kesempatan menjadi pemain dalam ekonomi hijau global.
Namun terlambat bukan berarti tidak berguna.
Lebih baik terlambat daripada tidak pernah mulai.
Justru karena kita sudah terlambat, maka sekarang tidak boleh lagi bekerja dengan cara yang lambat.
Target 100 GW harus diterjemahkan menjadi peta jalan yang konkret: berapa gigawatt per tahun, dibangun di mana, siapa investornya, bagaimana jaringan transmisinya, bagaimana sistem penyimpanannya, bagaimana harga listriknya, dan berapa besar kandungan industri dalam negeri yang diwajibkan.
Sebab PLTS memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembangkit konvensional. Matahari tidak bersinar sepanjang malam dan produksinya dipengaruhi cuaca. Karena itu, pembangunan PLTS dalam skala raksasa harus berjalan bersama pembangunan battery energy storage system, jaringan transmisi yang kuat, smart grid, serta pembangkit penyeimbang.
Jangan sampai Indonesia membangun kapasitas pembangkit besar-besaran, tetapi kemudian menghadapi persoalan jaringan listrik yang tidak mampu menampung produksinya.
Lebih jauh lagi, proyek energi surya harus jangan berhenti sebagai proyek pemerintah.
Rumah tangga, industri, gedung perkantoran, sekolah, pesantren, rumah sakit, pusat perdagangan, kawasan industri, hingga desa-desa terpencil harus menjadi bagian dari revolusi energi ini.
Bayangkan jika jutaan atap bangunan di Indonesia berubah menjadi pembangkit listrik kecil.
Itulah sesungguhnya kekuatan energi surya: desentralisasi energi.
Listrik tidak harus selalu berasal dari pembangkit raksasa yang berada jauh dari konsumen. Atap rumah sendiri dapat menjadi bagian dari sistem energi nasional.
Di daerah terpencil, PLTS bahkan bisa menjadi game changer. Banyak wilayah yang secara geografis sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Di tempat seperti itu, energi surya yang dipadukan dengan baterai dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan ekonomis.
Karena itu, rencana 100 GW seharusnya tidak dipandang semata sebagai proyek ketenagalistrikan.
Ia harus dipandang sebagai proyek transformasi ekonomi Indonesia.
Namun transformasi membutuhkan keberanian untuk meninggalkan pola lama.
Kita tidak boleh lagi sekadar mengumumkan target.
Indonesia memiliki sejarah panjang tentang target-target pembangunan yang terdengar besar ketika diumumkan, tetapi berjalan lambat ketika memasuki tahap implementasi.
Jangan sampai 100 GW PLTS hanya menjadi angka yang indah dalam pidato.
Matahari tidak pernah menunggu birokrasi.
Matahari terbit setiap pagi tanpa menunggu rapat koordinasi, tanpa menunggu tender, tanpa menunggu revisi regulasi.
Yang terlambat adalah manusianya.
Dan itulah pelajaran paling penting dari energi surya: alam telah menyediakan energinya sejak jutaan tahun lalu. Yang belum tersedia adalah keberanian kita untuk menggunakannya secara serius.
Indonesia memang terlambat.
Tetapi sejarah masih memberi kesempatan.
Persoalannya sekarang bukan lagi apakah kita mampu membangun 100 GW PLTS.
Pertanyaannya adalah:
Apakah kita akan benar-benar mengerjakannya, atau kembali terlambat sampai negara lain sudah jauh meninggalkan kita?
Dalam dunia yang bergerak menuju ekonomi hijau, keterlambatan bukan lagi sekadar persoalan teknis.
Keterlambatan adalah biaya. Dan biaya itu akhirnya dibayar oleh rakyat.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar