Mengapa Demo Hari Ini Begitu Menarik dan Banyak Peminatnya?

waktu baca 6 menit

Jumat, 28 Agu 2026 00:57 12 Catra

Ads Catra_inline artikel.jpg

Oleh: Ali Syarief

Bukan Sekadar RUU Perampasan Aset

Masyarakat sudah terlalu lama mendengar janji tentang pemberantasan korupsi. Koruptor akan dikejar, uang negara akan dikembalikan, dan hukum akan ditegakkan.

Tetapi rakyat kemudian bertanya secara sederhana: mengapa korupsi seperti tidak pernah benar-benar surut?

Ketika RUU Perampasan Aset menjadi isu yang kembali mengemuka, pertanyaan itu mendapatkan energi baru. Mengapa aset hasil kejahatan tidak dipermudah untuk dirampas melalui mekanisme hukum yang kuat? Mengapa pemberantasan korupsi selalu terasa berhadapan dengan begitu banyak kepentingan?

Bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan lagi sekadar isi sebuah undang-undang.

Persoalannya adalah kepercayaan.

Ketika kepercayaan kepada institusi negara menurun, satu isu dapat berubah menjadi simbol dari seluruh kegelisahan yang selama ini dipendam.

Rakyat Tidak Hidup dari Narasi Kekuasaan

Di ruang kekuasaan, pemerintah dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, investasi, efisiensi anggaran, dan berbagai indikator makro.

Namun rakyat memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana:

Berapa harga beras?

Berapa harga kebutuhan pokok?

Apakah penghasilan cukup sampai akhir bulan?

Di mana pekerjaan untuk anak-anak muda?

Mengapa mencari pekerjaan semakin sulit?

Inilah persoalan yang paling nyata.

Rakyat tidak makan statistik. Rakyat tidak membayar tagihan dengan jargon pembangunan. Rakyat merasakan negara melalui harga-harga di pasar, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi, cicilan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Ketika harga-harga terasa semakin mahal sementara kesempatan kerja semakin sempit, keresahan sosial akan tumbuh dengan sendirinya.

Dan ketika pada saat yang sama rakyat melihat sebagian elite justru mempertontonkan gaya hidup mewah, hedonistik, dan demonstratif, muncul sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi:

Mengapa mereka yang berkuasa hidup semakin nyaman, sementara rakyat harus semakin keras bertahan hidup?

Masalahnya Bukan Hanya Kebijakan, Tetapi Juga Keteladanan

Kepala negara bukan sekadar pemegang kekuasaan konstitusional. Ia juga simbol negara.

Karena itu, sikap, bahasa tubuh, ucapan, dan cara memperlakukan kritik memiliki makna politik yang jauh lebih besar daripada yang mungkin disadari oleh seorang penguasa.

Presiden boleh tegas. Presiden bahkan harus tegas ketika kepentingan negara menuntutnya.

Tetapi ketegasan berbeda dengan arogansi.

Kewibawaan berbeda dengan kemewahan yang dipertontonkan.

Kepemimpinan berbeda dengan mempertontonkan superioritas.

Rakyat membutuhkan seorang kepala negara yang memberikan keteladanan, terutama ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan.

Ketika rakyat harus berhemat, elite negara semestinya memperlihatkan kesederhanaan. Ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, pejabat publik semestinya menunjukkan empati. Ketika kepercayaan publik menurun, pemerintah semestinya membuka ruang kritik, bukan justru mempersempitnya.

Sebab kekuasaan yang kehilangan keteladanan akan kehilangan legitimasi moral, meskipun secara formal masih memiliki legitimasi politik.

Aparat yang Dekat dengan Kekuasaan

Kekecewaan juga semakin mudah membesar ketika masyarakat melihat perilaku aparat atau pejabat yang dianggap berada di lingkaran kekuasaan.

Bukan semata-mata soal berapa harga kendaraan, rumah, pakaian atau fasilitas yang mereka gunakan.

Yang menjadi persoalan adalah pesan sosial yang ditimbulkan oleh gaya hidup tersebut.

Ketika sebagian masyarakat sedang menghitung uang belanja harian, sementara sebagian elite mempertontonkan kemewahan secara demonstratif, jurang psikologis antara penguasa dan rakyat semakin lebar.

Lebih buruk lagi apabila aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru dipersepsikan sebagai alat kekuasaan.

Di titik itulah kemarahan publik dapat berubah menjadi ketidakpercayaan.

Dan ketidakpercayaan adalah bahan bakar paling berbahaya bagi sebuah pemerintahan.

Polisi Seharusnya Menjaga Demokrasi, Bukan Menakut-nakuti Rakyat

Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.

Tentu ada batas hukum. Kekerasan, perusakan, dan tindakan kriminal tidak dapat dibenarkan.

Tetapi demonstrasi damai juga bukan kejahatan.

Karena itu, aparat harus mampu membedakan antara mengendalikan kerumunan dan membungkam kritik.

Semakin keras negara menghadapi kritik yang sebenarnya dapat disampaikan secara damai, semakin besar kemungkinan kritik tersebut justru memperoleh simpati publik.

Ironisnya, tindakan represif sering kali menghasilkan efek sebaliknya: orang yang semula tidak tertarik dengan demonstrasi menjadi penasaran; orang yang semula netral menjadi bersimpati; dan orang yang semula hanya mengamati akhirnya ikut turun ke jalan.

Karena itu, pemerintah semestinya bertanya:

Mengapa rakyat marah?

Bukan hanya:

Bagaimana menghentikan mereka?

Demo Hari Ini Adalah Cermin

Maka jangan melihat demonstrasi hari ini hanya sebagai persoalan RUU Perampasan Aset.

Lihatlah ia sebagai cermin.

Di dalamnya terdapat wajah rakyat yang kecewa terhadap korupsi.

Ada keresahan terhadap mahalnya kehidupan.

Ada kegelisahan karena sulitnya mencari pekerjaan.

Ada kemarahan terhadap perilaku elite yang dianggap semakin jauh dari penderitaan masyarakat.

Ada ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Ada kekecewaan terhadap cara pemerintah merespons kritik.

Dan ada keresahan yang lebih dalam: apakah negara masih benar-benar mendengarkan rakyatnya?

Jika pemerintah hanya melihat jumlah demonstran, pemerintah mungkin akan salah membaca keadaan.

Sebab yang perlu dihitung bukan hanya berapa orang yang turun ke jalan.

Yang jauh lebih penting adalah berapa juta orang yang berada di rumah, di warung, di pasar, di kampus, di pabrik, di kantor, di terminal, dan di desa-desa yang sebenarnya merasakan keresahan yang sama tetapi belum turun ke jalan.

Jangan Meremehkan Kekecewaan

Sejarah politik mengajarkan satu hal: pemerintahan biasanya tidak runtuh hanya karena satu persoalan.

Ia melemah ketika persoalan-persoalan kecil menumpuk menjadi ketidakpercayaan besar.

Harga naik sedikit demi sedikit.

Lapangan pekerjaan menyempit.

Kasus korupsi muncul berulang-ulang.

Elite mempertontonkan kemewahan.

Kritik dianggap sebagai ancaman.

Aparat bertindak berlebihan.

Dan pemerintah terus mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Pada suatu titik, rakyat akan berkata:

Tidak. Kami tidak baik-baik saja.

Mungkin itulah pesan paling penting dari demonstrasi hari ini.

RUU Perampasan Aset hanyalah salah satu pintu masuk. Di belakang pintu itu terdapat persoalan yang jauh lebih besar: krisis kepercayaan antara rakyat dan kekuasaan.

Karena itu, pemerintah seharusnya tidak sibuk mencari siapa yang menunggangi demonstrasi.

Pemerintah harus terlebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri:

Mengapa begitu banyak orang bersedia meninggalkan kenyamanan rumahnya, mengeluarkan biaya, menempuh perjalanan dari berbagai daerah, lalu berdiri di jalan hanya untuk menyampaikan kemarahan kepada pemerintah?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar membubarkan demonstrasi.

Sebab demonstrasi bisa dibubarkan.

Tetapi kekecewaan tidak bisa dibubarkan dengan gas air mata.

Kemarahan tidak bisa dihapus dengan barikade.

Dan ketidakpercayaan tidak akan hilang hanya karena jalanan kembali sepi.

Yang diperlukan bukan sekadar ketertiban di jalan.

Yang diperlukan adalah perubahan nyata dalam cara kekuasaan mendengar, bekerja, dan memberikan keteladanan kepada rakyatnya.

Jika tidak, jalanan yang hari ini dipenuhi demonstran mungkin hanya merupakan permulaan dari suara yang jauh lebih besar.

Source link