Muktamar NU: Memilih Jalan Moral atau Jalan Kekuasaan?
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Perhelatan lima tahunan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu kembali membawa satu pertanyaan yang selalu mengemuka: siapa yang akan memimpin NU?
Pertanyaan tersebut penting. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: NU hendak dibawa ke mana?
Sebab NU bukan sekadar organisasi keagamaan. Ia adalah salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia. Di belakangnya ada pesantren, kiai, santri, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, jaringan ekonomi, dan jutaan warga yang menjadikan NU bukan hanya sebagai identitas, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Muktamar ke-35 NU tak semestinya berhenti pada perebutan kursi kepemimpinan. Ia seharusnya menjadi momentum untuk menentukan kembali arah organisasi dan, terutama, jarak NU dengan kekuasaan.
Di sinilah persoalannya menjadi sensitif.
Ketika Kekuasaan Terlalu Dekat
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan selalu berada dalam wilayah yang rumit. Kekuasaan membutuhkan legitimasi moral. Agama membutuhkan ruang agar nilai-nilainya dapat diwujudkan dalam kehidupan publik.
Masalah muncul ketika keduanya terlalu dekat.
Organisasi keagamaan dapat kehilangan daya kritis ketika terlalu banyak bergantung pada penguasa. Kritik menjadi sungkan. Koreksi berubah menjadi kompromi. Kepentingan umat bisa tersisih oleh kepentingan elite.
NU tentu memiliki hak untuk berhubungan dengan siapa pun, termasuk pemerintah. Bahkan dialog dengan kekuasaan diperlukan agar kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Tetapi ada satu garis yang tidak boleh kabur: kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi moral.
Sebab tugas organisasi masyarakat bukan menjadi bagian dari kekuasaan. Tugasnya justru mengingatkan akan kekuasaan ketika mulai menyimpang.
NU Tidak Kekurangan Pengaruh
NU sesungguhnya tidak kekurangan kekuatan.
Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa kekuatan itu digunakan.
Dengan jaringan pesantren dan pendidikan yang luas, NU memiliki kemampuan besar untuk membentuk manusia Indonesia. Dengan basis sosial yang besar, NU mempunyai pengaruh politik yang tak mungkin diabaikan. Dengan jaringan intelektual dan ulama, NU mempunyai modal moral yang jauh lebih berharga daripada sekadar akses ke pusat kekuasaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan NU tidak semestinya dilihat dari berapa banyak kadernya yang masuk kabinet atau menduduki jabatan negara.
Ukuran yang lebih penting adalah: apakah kehidupan warga NU menjadi lebih baik?
Apakah anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas?
Apakah pesantren semakin mandiri?
Apakah warga NU memperoleh akses ekonomi?
Apakah kemiskinan berkurang?
Apakah korupsi dilawan?
Apakah keadilan ditegakkan?
Dan yang paling penting: apakah NU masih berani mengatakan tidak ketika negara mengatakan ya terhadap sesuatu yang merugikan rakyat?
Bahaya Politik Balas Budi
Kekuasaan memiliki satu sifat yang selalu sama: ia menyukai dukungan.
Penguasa akan senang jika organisasi besar berada di belakangnya. Dukungan itu dapat memberikan legitimasi politik sekaligus menciptakan kesan bahwa kebijakan pemerintah memperoleh penerimaan masyarakat.
Tetapi hubungan semacam ini mengandung jebakan.
Ketika organisasi terlalu dekat dengan pemerintah, muncul kemungkinan terbentuknya politik balas budi. Dukungan menghasilkan akses. Akses menghasilkan fasilitas. Fasilitas melahirkan ketergantungan. Pada titik tertentu, organisasi tidak lagi bebas menentukan sikap.
Inilah yang harus diwaspadai.
NU tidak boleh berubah menjadi organisasi yang sibuk mencari posisi di dalam kekuasaan, sementara suara warga di luar pagar kekuasaan justru semakin jauh terdengar.
Kiai semestinya tidak menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah. Begitu pula, ulama tidak semestinya menjadi dekorasi moral bagi kekuasaan.
Modal dan Oligarki
Ada persoalan lain yang bahkan lebih besar: hubungan antara kekuasaan dan modal.
Politik modern membutuhkan biaya. Organisasi besar juga membutuhkan sumber daya. Di titik inilah modal dapat masuk melalui berbagai pintu.
Muktamar karenanya perlu membuka ruang transparansi.
Dari mana sumber pembiayaan kegiatan? Siapa saja yang memberikan dukungan? Apa hubungan para elite dengan pengusaha? Apakah ada kepentingan ekonomi yang mengikuti dukungan politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru sebaliknya, ia adalah bagian dari mekanisme untuk menjaga kehormatan organisasi.
Organisasi keagamaan dengan pengaruh sebesar NU seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan publik.
Sebab semakin besar kekuasaan sosial sebuah organisasi, semakin besar pula tuntutan transparansinya.
Jangan Lupakan Warga NU
Di tengah pertarungan elite, ada jutaan warga NU yang mungkin tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi pimpinan.
Mereka lebih peduli terhadap harga kebutuhan pokok.
Mereka memikirkan biaya sekolah anak.
Mereka mencari pekerjaan.
Mereka mengelola warung kecil.
Mereka mempertahankan pesantren.
Mereka hidup di desa-desa yang akses ekonominya masih terbatas.
Mereka adalah basis sesungguhnya dari kekuatan NU.
Maka Muktamar seharusnya tidak hanya bertanya siapa yang paling kuat secara politik, tetapi siapa yang paling mampu menjawab persoalan mereka.
Kalau tidak, Muktamar hanya menjadi sirkulasi elite: wajah berganti, jabatan berpindah, tetapi kehidupan umat berjalan di tempat.
Jalan Ketiga
NU sebenarnya tidak harus memilih antara menjadi organisasi yang dekat dengan pemerintah atau menjadi organisasi yang berseberangan dengan pemerintah.
Ada jalan ketiga: menjadi mitra kritis kekuasaan.
Mendukung kebijakan yang benar.
Mengkritik kebijakan yang keliru.
Bekerja sama ketika kepentingan rakyat membutuhkan kerja sama.
Menolak ketika kepentingan rakyat dikorbankan.
Inilah posisi masyarakat sipil yang sehat.
NU tidak perlu menjadi oposisi politik. Tetapi NU juga tidak boleh menjadi subordinasi politik.
Kemandirian itulah yang membuat suara moral memiliki bobot.
Muktamar Bukan Sekadar Pergantian Pengurus
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU di Jombang adalah ujian bagi kedewasaan organisasi.
Bukan hanya ujian bagi kandidat yang bertarung, melainkan juga bagi seluruh warga NU.
Apakah Muktamar akan menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga jarak sehat dengan kekuasaan?
Apakah NU akan memperkuat peran sebagai penjaga moral publik?
Apakah NU berani membela kepentingan rakyat meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan?
Atau sebaliknya, apakah NU akan semakin larut dalam orbit politik kekuasaan?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan slogan.
Ia harus dijawab melalui kepemimpinan, program, transparansi, dan keberanian mengambil sikap.
Sebab bangsa ini tidak membutuhkan organisasi keagamaan yang hanya pandai memberi legitimasi kepada penguasa.
Indonesia membutuhkan organisasi keagamaan yang mampu mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan bukan milik mereka yang sedang memegangnya, melainkan amanah rakyat.
Jika NU memilih jalan moral, ia akan tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang disegani—siapa pun yang berkuasa.
Tetapi jika NU memilih jalan kekuasaan, mungkin ia akan memperoleh banyak kursi, akses dan fasilitas.
Hanya saja, ada harga yang harus dibayar: hilangnya jarak kritis dengan kekuasaan.
Dan ketika jarak itu hilang, pertanyaan paling mendasar akhirnya muncul:
Siapa yang akan mengingatkan akan kekuasaan ketika semua orang di sekelilingnya memilih diam?
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar