Paradoks Prabowo: Menjadi Bumerang kepada Dirinya Sendiri
Ada sebuah paradoks yang menarik untuk dicatat dalam perjalanan pemerintahan Indonesia: kabinet semakin besar, tetapi rupiah belum juga menunjukkan kekuatan yang diharapkan.
Bandingkan dengan era Presiden B.J. Habibie.
Habibie mengambil alih pemerintahan ketika Indonesia berada dalam salah satu krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah republik. Rupiah telah mengalami kejatuhan luar biasa setelah krisis 1997–1998. Namun dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, rupiah berhasil distabilkan dan pada 1999 bahkan bergerak jauh dari titik terpuruknya. Sementara itu, Kabinet Reformasi Pembangunan Habibie hanya berisi sekitar 37 anggota.
Sekarang lihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024, pemerintah mencatat 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala badan. Dengan demikian, pada tiga lapisan utama pemerintahan tersebut saja terdapat 109 pejabat.
Belum berhenti di situ.
Struktur pemerintahan Prabowo juga mencakup wakil kepala badan, penasihat khusus presiden, staf khusus, serta berbagai pejabat tinggi lain. Dalam berbagai agenda resmi pemerintah, Presiden bahkan hadir bersama para kepala badan, para wakil menteri, penasihat dan staf khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat tinggi negara lainnya.
Maka istilah yang lebih tepat bukan sekadar “100 menteri”, melainkan lebih dari seratus pejabat politik dan pimpinan lembaga pada lingkaran utama pemerintahan.
Tetapi pertanyaan pentingnya justru bukan berapa banyak mereka.
Pertanyaannya:
Apa yang dihasilkan oleh sebanyak itu kekuasaan administratif?
Sebab pasar tidak menghitung jumlah menteri.
Pasar menghitung kepercayaan.
Rupiah pun tidak menjadi kuat hanya karena jumlah rapat bertambah, kementerian bertambah, wakil menteri bertambah, atau kepala badan bertambah.
Rupiah membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: kepercayaan terhadap arah ekonomi Indonesia.
Dan di sinilah paradoks Prabowo mulai menjadi bumerang.
Pemerintahan Prabowo datang dengan agenda yang sangat besar: swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, penguatan pertahanan, hingga program sosial berskala raksasa.
Namun semakin besar ambisi pemerintah, semakin besar pula kebutuhan akan efisiensi, disiplin anggaran dan kepercayaan pasar.
Sebab setiap rupiah yang melemah terhadap dolar pada akhirnya memiliki konsekuensi nyata.
Bahan baku impor menjadi lebih mahal.
Mesin dan barang modal menjadi lebih mahal.
Pembayaran utang dalam valuta asing menjadi lebih berat.
Biaya produksi meningkat.
Dan pada akhirnya tekanan itu bisa merembes ke harga yang dibayar masyarakat.
Inilah sebabnya kurs bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing.
Kurs adalah salah satu cermin kepercayaan terhadap ekonomi suatu negara.
Di sinilah perbandingan dengan Habibie menjadi menarik.
Habibie mewarisi ekonomi yang porak-poranda. Pemerintahannya jauh lebih kecil. Tetapi pemerintah melakukan sejumlah langkah fundamental untuk memulihkan kepercayaan, termasuk memperkuat independensi Bank Indonesia.
Prabowo mewarisi ekonomi yang kondisinya jauh lebih stabil dibandingkan dengan Indonesia pada 1998.
Namun rupiah kini masih harus menghadapi tekanan berat dan berada di sekitar level Rp17.000–Rp18.000 per dolar AS.
Maka publik berhak mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mengganggu:
Kalau pemerintah sudah memiliki begitu banyak menteri, 56 wakil menteri, kepala-kepala badan dan berbagai pejabat tingkat tinggi, mengapa kekuatan ekonomi—terutama rupiah—belum memperlihatkan lompatan yang sepadan?
Tentu saja pelemahan rupiah tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Presiden. Nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor: kondisi dolar AS, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, arus modal global, harga komoditas, neraca perdagangan, kebijakan moneter, serta persepsi investor.
Tetapi justru karena itulah pemerintah harus semakin hati-hati.
Kabinet yang besar semestinya menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, bukan sekadar pemerintahan yang lebih gemuk.
Jumlah pejabat bukan prestasi.
Jumlah kementerian bukan prestasi.
Jumlah wakil menteri bukan prestasi.
Jumlah kepala badan juga bukan prestasi.
Prestasi adalah ketika rakyat merasakan ekonomi yang lebih produktif, lapangan kerja bertambah, investasi tumbuh, harga terkendali, daya beli meningkat dan rupiah memperoleh kembali kepercayaan.
Jika tidak, kabinet besar dapat berubah menjadi paradoks.
Semakin banyak yang diberi tanggung jawab, semakin sulit pula menghindari pertanyaan: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ketika hasilnya tidak sesuai harapan?
Itulah bumerang politiknya.
Ketika pemerintahan berisi sedikit orang, kegagalan mudah ditelusuri.
Tetapi ketika lingkaran kekuasaan semakin besar, tanggung jawab justru bisa semakin kabur.
Dan pada akhirnya, semua kembali kepada satu orang:
Presiden.
Sebab di dalam sistem presidensial, sebesar apa pun kabinetnya, seluruh keberhasilan dan kegagalan pemerintahan pada akhirnya melekat pada nama presidennya.
Karena itu, paradoks Prabowo bukan semata-mata soal jumlah menteri.
Paradoksnya adalah membesarkan struktur kekuasaan tidak otomatis membesarkan kemampuan negara.
Habibie pernah menunjukkan bahwa pemerintahan yang relatif kecil pun dapat bekerja menghadapi krisis yang luar biasa berat.
Prabowo justru menghadapi pertanyaan yang berbeda: apakah pemerintahan dengan lebih dari seratus pejabat pada lapisan utama kabinet itu mampu menghasilkan pemerintahan yang jauh lebih efektif?
Kalau jawabannya tidak terlihat pada pertumbuhan, produktivitas, daya beli dan terutama kepercayaan terhadap rupiah, maka kabinet yang dimaksudkan sebagai kekuatan politik justru dapat berubah menjadi bumerang politik bagi Presiden Prabowo sendiri.
Sebab sejarah tidak akan mencatat berapa banyak kursi yang tersedia di kabinet.
Sejarah akan mencatat apakah kursi-kursi itu berhasil membuat Indonesia lebih kuat.
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar