PARTAI BERTARUNG, ORMAS BERGERAK – Fusilat News
Oleh: Ali Syarief
Dalam demokrasi, yang secara formal bertarung di zona politik adalah partai politik. Mereka mengikuti pemilu, mengajukan calon, menyusun platform, dan memperebutkan kekuasaan melalui suara rakyat.
Tetapi politik tidak pernah hanya berlangsung di bilik suara.
Di luar arena formal itu, ada kekuatan lain yang bergerak: organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, komunitas, lembaga advokasi, organisasi profesi, serikat pekerja, hingga jaringan relawan.
Karena itu, dalam membaca politik Indonesia hari ini, kita tidak cukup hanya bertanya: partai mana berhadapan dengan partai mana?
Pertanyaan yang lebih menarik adalah: Ormas mana yang bergerak untuk siapa?
Di sinilah politik menjadi lebih rumit.
Partai politik adalah pemain resmi di lapangan. Ormas adalah kekuatan sosial yang dapat membentuk opini, mengerahkan massa, memberikan tekanan, atau menciptakan legitimasi sosial terhadap suatu kepentingan politik.
Tentu saja, tidak semua ormas adalah alat partai. Tidak pula setiap gerakan masyarakat harus dicurigai sebagai operasi politik. Dalam demokrasi yang sehat, organisasi masyarakat justru diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang negara dan partai.
Masalah muncul ketika batas antara masyarakat sipil dan kepentingan politik menjadi kabur.
Ketika sebuah ormas tiba-tiba sangat aktif menyerang lawan politik tertentu, tetapi diam terhadap persoalan yang sama ketika dilakukan oleh kelompok yang dekat dengannya, publik berhak bertanya: ini gerakan masyarakat atau gerakan politik?
Ketika sebuah isu hukum, ekonomi, agama, kebangsaan, atau moral tiba-tiba berubah menjadi mobilisasi massa yang menguntungkan kepentingan politik tertentu, pertanyaan yang sama kembali muncul.
Siapa yang sesungguhnya sedang bertarung?
Partainya?
Atau mereka yang berada di belakang layar?
Politik modern memang menggunakan jaringan
Fenomena semacam ini bukan hanya milik Indonesia.
Di Amerika Serikat, misalnya, pertarungan politik antara Partai Demokrat dan Republik juga melibatkan jaringan organisasi advokasi, kelompok bisnis, serikat pekerja, think tank, PAC, dan berbagai kelompok kepentingan.
Bedanya, di negara-negara demokrasi yang institusinya lebih matang, hubungan antara kekuatan politik dan kelompok kepentingan cenderung lebih terbuka, terlembaga, dan dapat diawasi.
Indonesia pun mempunyai hak yang sama untuk memiliki masyarakat sipil yang aktif.
Tetapi kita memiliki persoalan khas: politik sering kali bekerja melalui hubungan informal.
Yang resmi adalah partai.
Yang bergerak bisa saja jaringan di luarnya.
Yang terlihat adalah ormas.
Yang menikmati keuntungan politik bisa saja pihak lain.
Dan di antara ketiganya terdapat wilayah abu-abu yang sulit dibaca oleh publik.
Jangan sampai demokrasi menjadi pertarungan proxy
Bahaya terbesar bukan keberadaan ormas dalam politik.
Bahaya terbesarnya adalah ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan gerakan sosial yang autentik dengan gerakan politik yang menggunakan identitas sosial sebagai kendaraan.
Sebab apabila itu terjadi, demokrasi berubah menjadi pertarungan proxy.
Partai tidak selalu perlu tampil di depan.
Cukup membiarkan kelompok lain bergerak.
Isu dilempar.
Opini dibentuk.
Massa digerakkan.
Lawan ditekan.
Kemudian ketika hasil politiknya muncul, semua orang dapat mengatakan:
“Itu bukan kami. Itu aspirasi masyarakat.”
Di sinilah kecerdasan politik publik diuji.
Masyarakat tidak boleh hanya melihat siapa yang berteriak paling keras. Masyarakat harus melihat siapa yang mendapatkan keuntungan dari teriakan itu.
Dalam politik, pertanyaan “cui bono?” — siapa yang diuntungkan? Sering kali lebih penting daripada siapa yang paling banyak bicara.
Indonesia membutuhkan masyarakat sipil yang independen
Ormas yang sehat bukanlah ormas yang anti-partai.
Ormas yang sehat adalah organisasi yang tidak kehilangan independensinya ketika berhadapan dengan partai, pemerintah, maupun kelompok kekuasaan.
Ia boleh mendukung.
Ia boleh mengkritik.
Ia boleh turun ke jalan.
Ia boleh melakukan advokasi.
Tetapi standar moralnya harus sama: membela prinsip, bukan membela pemain.
Sebab ketika ormas hanya bergerak karena siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang dilawannya, maka ia bukan lagi kekuatan masyarakat sipil yang independen.
Ia telah berubah menjadi bagian dari mesin politik.
Dan di titik itulah demokrasi menghadapi persoalan serius.
Partai bertarung, ormas bergerak
Maka, membaca politik Indonesia tidak cukup dengan melihat peta partai.
Kita harus membaca peta jaringan.
Siapa mendukung siapa?
Siapa berhubungan dengan siapa?
Siapa yang menggerakkan massa?
Siapa yang membiayai?
Siapa yang memperoleh keuntungan politik?
Dan yang paling penting:
Siapa yang sebenarnya sedang bertarung, tetapi tidak terlihat di depan panggung?
Partai politik mungkin bertarung secara resmi di arena demokrasi.
Tetapi dalam praktiknya, ormas dan jaringan sosial dapat menjadi pasukan yang bergerak di luar garis depan.
Karena itu judulnya sederhana:
Partai Bertarung, Ormas Bergerak.
Namun pertanyaan di baliknya jauh lebih serius:
Apakah mereka bergerak karena suara rakyat—atau karena kepentingan politik yang sedang bersembunyi di balik suara rakyat?
Pos terkait
Berita Terbaru
Featured
Trending
Tidak ada komentar