Strategi Jokowi, Bocor Alus Tempo dan Gibran

Oleh: Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok yang memahami bahwa politik tidak selalu bergerak melalui pernyataan terbuka, panggung resmi, ataupun keputusan yang diumumkan kepada publik. Politik juga bekerja melalui komunikasi informal, pembentukan persepsi, pengelolaan hubungan, serta kemampuan membaca arah perubahan sebelum perubahan itu benar-benar terjadi.

Karena itu, ketika Jokowi berinteraksi dengan tim Bocor Alus Tempo, menarik untuk melihatnya bukan semata-mata sebagai pertemuan antara seorang mantan presiden dan kelompok media. Pertemuan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari cara Jokowi menjaga berbagai kanal komunikasi politik tetap terbuka.

Menariknya, Bocor Alus Tempo selama ini dikenal cukup kritis terhadap Jokowi. Kritik tersebut bahkan menyentuh sejumlah isu sensitif, termasuk persoalan pencalonan dan keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Namun Jokowi tidak menunjukkan sikap emosional dengan memutus komunikasi hanya karena kritik.

Seorang politisi yang matang tidak selalu membutuhkan media untuk memujinya. Media yang kritis pun memiliki fungsi strategis. Kritik dapat menjadi alat untuk membaca denyut publik, mengetahui kelemahan sebuah kebijakan, mengukur tingkat penerimaan masyarakat, sekaligus memahami bagaimana sebuah isu berkembang di ruang publik.

Jokowi tampaknya memahami mekanisme tersebut.

Dalam demokrasi, media memang mempunyai fungsi kontrol. Pemerintah, partai politik, elite, maupun tokoh publik harus siap menghadapi kritik. Karena itu, keberadaan media yang memiliki sudut pandang berbeda tidak otomatis harus diperlakukan sebagai musuh politik.

Justru media kritis dapat menjadi cermin.

Bagi seorang politisi seperti Jokowi, cermin semacam itu penting. Ia dapat memperlihatkan bagian-bagian yang tidak terlihat dari panggung politik resmi. Apa yang menjadi keresahan masyarakat, isu apa yang mendapat perhatian, siapa yang sedang naik, siapa yang mulai kehilangan dukungan, dan bagaimana publik membaca perilaku elite.

Dalam kerangka tersebut, hubungan Jokowi dengan lingkungan Bocor Alus Tempo dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan komunikasi dengan salah satu kanal pembentuk opini publik.

Bukan berarti setiap kritik harus disetujui. Bukan pula berarti setiap informasi yang muncul dari media otomatis menjadi kebenaran politik.

Namun seorang pemain politik yang berpengalaman akan memahami satu hal: lebih baik mengetahui bagaimana lawan berpikir daripada menutup pintu komunikasi sama sekali.

Jokowi mempunyai pengalaman panjang dalam menghadapi media, kelompok kepentingan, partai politik, serta berbagai kekuatan sosial. Ia juga memahami bahwa opini publik dapat berubah sangat cepat.

Hari ini seorang tokoh bisa berada di puncak popularitas. Beberapa bulan kemudian, persepsinya dapat berubah. Begitu pula sebaliknya.

Karena itu, komunikasi harus tetap dijaga.

Prabowo, Gibran dan Peta 2029

Persoalan menjadi lebih menarik ketika pembicaraan diarahkan kepada Pemilu 2029.

Jokowi pernah menyampaikan dukungan terhadap gagasan agar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. Pernyataan tersebut secara politik sangat logis karena Jokowi adalah salah satu tokoh penting di balik konfigurasi politik yang melahirkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Namun politik tidak pernah benar-benar berhenti pada sebuah pernyataan.

Situasi dapat berubah. Survei dapat berubah. Peta koalisi dapat berubah. Kepentingan partai dapat berubah. Bahkan persepsi publik terhadap seorang tokoh dapat berubah dalam waktu relatif singkat.

Karena itu, pernyataan mengenai Prabowo-Gibran dua periode tidak harus dibaca sebagai keputusan final mengenai seluruh peta politik 2029.

Politik Indonesia memiliki karakter yang sangat cair.

Apa yang disampaikan elite hari ini bisa menjadi posisi politik hari ini, tetapi belum tentu menjadi keputusan ketika memasuki momentum penentuan.

Di sinilah Jokowi mempunyai ruang untuk bermanuver.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Gibran akan maju pada 2029, tetapi dalam posisi apa Gibran paling mungkin dipertahankan dalam kekuasaan?

Jika Gibran langsung didorong sebagai calon presiden pada 2029, risikonya sangat besar.

Gibran masih harus membangun pengalaman politik nasional, memperkuat legitimasi personal, dan membuktikan kapasitas kepemimpinan di hadapan publik. Jabatan wakil presiden memberi pengalaman pemerintahan, tetapi pengalaman tersebut belum otomatis menghasilkan elektabilitas yang cukup untuk memenangkan pertarungan presiden.

Apalagi apabila muncul kandidat dengan popularitas dan elektabilitas jauh lebih kuat.

Salah satu nama yang sekarang menjadi perhatian adalah Dedi Mulyadi atau KDM.

Jika tren politik dan survei yang beredar terus menunjukkan posisi KDM menguat sementara elektabilitas Prabowo menurun, maka kalkulasi Jokowi tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tersebut.

Bagi seorang king maker, persoalannya bukan mempertahankan ego politik, melainkan memastikan pengaruh tetap hidup setelah pergantian kekuasaan.

Dalam logika tersebut, mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden dapat menjadi pilihan yang lebih realistis dibandingkan memaksakannya menjadi calon presiden.

KDM-Gibran, Sebuah Kemungkinan Politik

Di sinilah muncul kemungkinan yang menarik.

Bagaimana jika Gibran tidak diposisikan sebagai capres, tetapi tetap berada dalam orbit kekuasaan sebagai wakil presiden?

Jika KDM menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas yang kuat, Gibran dapat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan sebagai pasangan.

Tentu saja ini bukan kepastian.

Politik terlalu kompleks untuk disederhanakan menjadi satu skenario. KDM memiliki kalkulasi politiknya sendiri. Partai politik mempunyai kepentingannya masing-masing. Prabowo juga mempunyai kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan. Begitu pula Gibran mempunyai posisi konstitusional dan jaringan politik yang dapat berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Namun dari sudut pandang strategi kekuasaan, skenario tersebut menarik karena mempertemukan dua kepentingan.

KDM membutuhkan pasangan yang memiliki jaringan politik nasional dan posisi strategis. Gibran membutuhkan kendaraan politik yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam pemerintahan nasional.

Jika kedua kepentingan tersebut suatu saat bertemu, bukan tidak mungkin konfigurasi politik baru terbentuk.

Jokowi tentu tidak harus tampil di depan.

Justru politik yang paling efektif terkadang bekerja ketika aktornya tidak berada di panggung utama.

Kekuatan Jokowi dalam politik bukan hanya terletak pada kemampuannya membuat keputusan, tetapi juga pada kemampuannya menunggu.

Menunggu momentum. Menunggu arah angin. Menunggu siapa yang menguat dan siapa yang melemah.

Dalam politik, terlalu cepat menentukan pilihan dapat menjadi kesalahan. Ketika peta belum final, seorang pemain yang memiliki banyak pilihan akan cenderung menjaga semua pintu tetap terbuka.

Karena itu, hubungan dengan berbagai kelompok media, komunikasi dengan elite politik, serta kedekatan dengan sejumlah kekuatan politik dapat menjadi bagian dari strategi mempertahankan ruang manuver.

Dalam konteks Bocor Alus Tempo, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap komunikasi otomatis berarti adanya kesepakatan politik.

Namun jangan pula menganggap komunikasi tersebut tidak memiliki nilai politik.

Media adalah salah satu arena pertarungan persepsi. Siapa yang menguasai narasi tidak selalu menguasai kekuasaan, tetapi narasi dapat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat kekuasaan.

Dan Jokowi memahami hal tersebut.

Mengapa Prabowo Bisa Menjadi Persoalan?

Jika Jokowi ingin mempertahankan pengaruh politiknya sampai 2029, posisi Prabowo menjadi variabel penting.

Prabowo saat ini adalah presiden. Ia memiliki kekuasaan pemerintahan, jaringan politik, partai, dan sumber daya negara yang jauh lebih besar dibandingkan tokoh politik lain.

Namun setiap pemerintahan menghadapi persoalan yang sama: popularitas tidak selalu bertahan.

Kinerja ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, kebijakan pemerintah, konflik elite, pemberitaan media, serta persepsi masyarakat dapat mengubah tingkat kepuasan publik.

Apabila tingkat kepuasan terhadap Prabowo terus menurun dan muncul kandidat alternatif dengan elektabilitas yang jauh lebih tinggi, maka peta politik 2029 akan berubah.

Pada titik tersebut, Jokowi harus memilih antara loyalitas politik dan realitas politik.

Seorang politisi yang ingin mempertahankan pengaruh biasanya akan memilih membaca realitas.

Jokowi sering dipandang sebagai king maker. Sebutan itu tentu bukan jabatan resmi. Ia merupakan gambaran mengenai posisi seseorang yang memiliki kemampuan memengaruhi konfigurasi kekuasaan tanpa harus berada di posisi puncak pemerintahan.

Namun seorang king maker tidak selalu mengumumkan kartu yang dimilikinya.

Ia menyimpan sebagian kartu hingga momentum yang tepat.

Karena itu, dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dua periode dapat saja tetap menjadi posisi politiknya saat ini. Tetapi dalam perjalanan menuju 2029, perubahan keadaan dapat membuat kalkulasinya berbeda.

Ucapan politik memiliki umur. Kepentingan politik juga berubah.

Yang lebih permanen adalah kepentingan untuk mempertahankan pengaruh.

Jika pada akhirnya Jokowi melihat bahwa Prabowo-Gibran sulit memenangkan pertarungan 2029, sangat mungkin strategi akan disesuaikan. Gibran tidak harus kehilangan masa depan politik. Ia dapat ditempatkan dalam posisi yang lebih memungkinkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Di sinilah skenario Gibran tetap menjadi wakil presiden dengan pasangan capres yang mempunyai elektabilitas lebih tinggi menjadi menarik untuk dibaca.

Dan KDM adalah salah satu nama yang patut diperhitungkan.

Kesalahan terbesar dalam membaca politik adalah menganggap bahwa setiap pernyataan elite merupakan garis lurus menuju keputusan akhir.

Padahal politik hampir selalu berbelok.

Hari ini seorang tokoh mendukung A. Besok ia dapat mendukung B apabila kondisi berubah. Hari ini dua kelompok berseberangan. Besok mereka dapat duduk bersama ketika kepentingan bertemu.

Tidak ada yang aneh dalam politik.

Karena politik bukan pertandingan mengenai siapa yang paling konsisten mengulang pernyataan, melainkan siapa yang paling mampu membaca perubahan dan mengubah strategi tanpa kehilangan tujuan.

Jokowi tampaknya memahami hukum politik tersebut.

Ia tidak harus memusuhi media yang mengkritiknya. Ia tidak harus memaksakan Gibran sebagai capres. Ia juga tidak harus mengumumkan sekarang siapa kandidat yang akan didukung pada 2029.

Dalam pertarungan menuju 2029, narasi akan menjadi sama pentingnya dengan mesin partai.

Media, media sosial, influencer, lembaga survei, relawan, komunitas digital, dan kelompok kepentingan akan memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi publik.

Karena itu, hubungan antara elite politik dan media akan selalu menarik untuk diamati.

Namun harus ada batas yang jelas antara fakta dan spekulasi.

Jika muncul dugaan bahwa sebuah media digunakan untuk mendowngrade tokoh tertentu, dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta, bukan hanya berdasarkan pertemuan atau komunikasi politik.

Bocor Alus Tempo tetap mempunyai agenda editorial dan independensinya sendiri. Begitu pula Jokowi memiliki agenda politiknya.

Pertemuan tidak otomatis berarti kendali. Komunikasi tidak otomatis berarti instruksi. Kedekatan tidak otomatis berarti kesepakatan.

Tetapi dalam politik, semua komunikasi tetap memiliki nilai untuk dianalisis.

Menunggu Kejutan 2029

Pemilu 2029 masih berada di depan.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres. Tetapi justru karena masih jauh, para pemain politik sedang memiliki kesempatan untuk membangun fondasi.

KDM dapat memperkuat basis politiknya. Gibran dapat membangun rekam jejak pemerintahan.

Prabowo dapat memperbaiki kinerja dan mempertahankan dukungan publik.

Partai politik dapat menghitung ulang koalisi.

Sementara Jokowi dapat memilih untuk berada di tengah arus perubahan tanpa terlalu cepat membuka seluruh kartunya.

Maka, pernyataan Jokowi mengenai Prabowo-Gibran dua periode jangan dianggap sebagai kontrak politik yang tidak dapat berubah. Itu adalah posisi politik pada suatu momentum.

Ketika momentum berubah, strategi dapat berubah.

Dan apabila Jokowi benar-benar masih memainkan peran sebagai king maker, kejutan terbesar justru mungkin datang pada saat semua orang merasa peta politik sudah selesai.

Politik Indonesia telah berkali-kali menunjukkan bahwa kandidat yang terlihat kuat belum tentu menjadi pemenang, sementara konfigurasi yang awalnya dianggap mustahil dapat berubah menjadi kenyataan ketika kepentingan politik menemukan titik temu.

Karena itu, Gibran belum tentu harus menjadi presiden pada 2029 untuk tetap menjadi bagian dari kekuasaan.

Bisa jadi, strategi yang lebih rasional justru mempertahankannya sebagai wakil presiden.

Dan jika pasangan tersebut adalah KDM-Gibran, maka Jokowi tidak perlu berada di depan panggung. Ia cukup memastikan jaringan, komunikasi, dan ruang politik tetap terbuka.

Pada akhirnya, politik adalah permainan momentum.

Jokowi tahu bahwa terlalu cepat membuka kartu adalah kelemahan. Karena itu, pernyataan hari ini belum tentu menjadi keputusan terakhir.

Pada detik terakhir, seorang king maker selalu memiliki hak untuk mengubah permainan.