Harapan ribuan petani hutan di wilayah Ngimbang dan Modo untuk menyuarakan nasibnya di hadapan wakil rakyat kini berada di ujung tanduk. Sebenarnya, permintaan audiensi yang difasilitasi oleh Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) dan Kajian Analisis Sosial (KALIS) sudah lama diajukan, namun hingga saat ini belum ada kepastian jadwal pertemuannya.
Pada tanggal 16 Juli 2026, Koordinator JAMAL Khoirul Huda dan Direktur perwakilan KALIS Naili Fauziah Zahid bertemu dengan Freddy Wahyudi, SE yang saat itu menyambut baik aspirasi tersebut. Insya Allah minggu ini akan kami jadwalkan, secepatnya akan kami kabari, katanya saat itu.
Janji serupa kembali disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) Fernando pada 23 Juli 2026 melalui telepon. Ia bahkan menanyakan rincian jumlah peserta dan memastikan pertemuan tersebut segera masuk dalam jadwal resmi. “Penontonnya berapa? Saya akan segera jadwalkan audiensi dengan tema petani hutan,” tegasnya saat itu.
Namun kenyataannya berbicara berbeda: hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut yang diterima. Jadwal yang dijanjikan tak kunjung tiba, seolah-olah suara para petani yang berjuang di tanah air tak ada urgensinya untuk didengar.
Keterlambatan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ruang dengar masyarakat kecil di lembaga legislatif masih sangat terbatas. Padahal, sengketa pemanfaatan lahan hutan yang melibatkan mereka merupakan persoalan hidup dan penghidupan yang tidak boleh ditunda.
Hingga berita ini diturunkan, JAMAL dan KALIS masih menunggu konfirmasi. “Kami hanya meminta keadilan dan waktu yang tepat untuk berbicara. Jangan sampai janji pertemuan hanya menjadi kata-kata yang menghilangkan harapan,” kata Naili.
Wartawan: Hadi Hoy
Tidak ada komentar